Wapres Ma’ruf Amin Ditemui Para Raja dan Tokoh Adat Papua Barat, Ada Apa?

TRIBUN-PAPUA.COM, KAIMANA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat di Kaimana, Papua Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung di Beach Hotel II, Jalan Utarom, Mai Mai, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Kamis (01/11/2022).

Pada acara yang juga dihadiri jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para bupati se-Papua Barat ini, Wapres secara terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi dari para tokoh adat Papua Barat yang hadir.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Kaimana Papua Barat

Satu di antara Kepala Suku Oburau, Hakim Aituarau menyampaikan, wilayah Papua Barat menjadi wilayah Nusantara tidak hanya sejak kemerdekaan Indonesia, tetapi jauh sejak zaman Majapahit.

Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah lebih dapat memperhatikan pembangunan Papua Barat dengan seluruh wilayah adatnya.

“Di sini ada 9 raja yang tersebar dari Fakfak sampai Kaimana, di Bintuni, dan juga ada istilah-istilah lain dipakai di Wondama untuk raja. Tapi kami mengenal sistem pemerintahan ini mengikuti sistem yang ada di Nusantara,” kata Aituarau.

Tidak hanya itu, seiring adanya pembentukan daerah otonom baru (DOB) di beberapa wilayah Papua, Aituarau juga mengharapkan wilayah Papua Barat bagian Selatan yang meliputi wilayah kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana dapat menjadi satu provinsi tersendiri.

“Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita,” harapnya.

Baca juga: Resmikan Gedung Somatua Training Center, Wapres Maruf Amin: Semoga Maju dan Berkembang

Ia mengungkapkan, pembangunan di wilayah Papua Barat bagian Selatan saat ini jauh tertinggal dari wilayah bagian Utara seperti Manokwari.

“Sudah lebih dari 20 tahun provinsi Papua Barat berdiri, Kaimana masih seperti ini Pak, Fakfak masih seperti yang dulu, Wondama masih seperti kemarin-kemarin, Bintuni yang sama memberikan makan kita melalui Migas juga sama,” ungkapnya.

Selanjutnya, Hakim juga mengharapkan beberapa wilayah di Papua Barat bagian Selatan dapat dipecah lagi menjadi beberapa kabupaten.

“Di samping itu kami juga memimpikan adanya kabupaten-kabupaten baru di tanah kami. (Distrik) Kokas sudah puluhan tahun berjuang untuk menjadi kabupaten sendiri, tetapi belum dipenuhi, Pak,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete menambahkan, masyarakat adat Kaimana terdiri dari 8 suku asli, 84 kampung.

Baca juga: Pesan Wapres Mar’uf Amin saat Resmikan Gedung Somatua Training Center: Semoga Berkembang

“Selama ini kami tetap hidup ramah dengan semua orang dari [berbagai wilayah] Indonesia yang ada di Kabupaten Kaimana, karena Kaimana adalah bagian dari NKRI,” kata Johan.

Johan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dikunjungi Wapres dan mengharapkan agar kehadiran Wapres kali ini membawa dampak nyata terhadap peningkatan pembangunan di Kaimana.

“Bapak Wapres sebentar lagi akan meninggalkan Kaimana, tetapi kami percaya bahwa (Wapres) akan meninggalkan oleh-oleh yang sangat luar biasa bagi kami, Kabupaten Kaimana, yaitu apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Hakim Aituarau,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, sebagai Ketua BPP, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, dirinya bakal mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.

“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” tegas Wapres.

Sebab, kata Wapres, pemerintah memang memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua. Salah satunya dengan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat.

“Jadi provinsi Papua (telah) tambah 3 provinsi, di Papua Barat tambah 1 provinsi,” terangnya.

Padahal, kata Wapres, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia.

Namun, untuk Papua dikecualikan, karena memang pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Banyak sekali daerah (menginginkan) adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan itu (disampaikan) melalui DPR, tapi saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran Pemerintah (Pusa)] masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua,” kata Wapres.

Baca juga: Komika Yewen Buat Gaduh di Aston Hotel, Roasting Boaz Solossa Hingga Wapres Maruf Amin

Untuk itu, Wapres menegaskan kembali bahwa usulan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini akan dipertimbangkan.

“Sementara ini 2 provinsi (di Papua Barat), nanti akan ditambah dengan provinsi-provinsi baru untuk mendorong adanya percepatan pembangunan baik di Papua yang terdiri dari 4 provinsi, maupun di Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang sudah disahkan termasuk di berbagai kabupaten,” ujarnya.

Pemekaran wilayah ini, sambung Wapres, diharapkan bakal menjadi game changer atau kunci untuk menyukseskan pembangunan di Papua. Karena menurutnya, melalui pemekaran wilayah ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin dekat.

“Karena kita ingin namanya quick win (program percepatan) di samping pembangunan normal, (pemerintah) ingin ada quick win dalam rangka pembangunan di daerah,” pungkasnya. (*)