KNPB Gelar Aksi Peringatan HAM di Papua, Kepala Suku Besar: Mengganggu Hak Asasi Orang Lain

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia diperingati setiap 10 Desember tiap tahunnya.

Hari ini, Sabtu (10/112/2022), jadi tonggak peringatan bahwa manusia sejatinya diciptakan sama oleh Tuhan.

Antaralain memiliki hak dan kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.

Demikian ditegaskan Ondofolo Besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (10/12/2022).

Baca juga: Ketua KNPB Dogiyai Digiring ke Nabire, SG Diduga Provokator Kericuhan yang Ditengarai Lakalantas

Sebagai tokoh adat, Herman berujar, HAM bukan hannya milik suku dan golongan tertentu, namun universal semua manusia didunia ini.

"Kalau kita berbicara HAM maka kita tidak boleh berbicara secara sepotong-sepotong, kita harus berbicara secara utuh," ujarnya.

"Entah cacat atau normal fisik manusia itu namun semua manusia itu punya HAM, ingat itu, jadi tidak boleh dan tidak benar jika HAM hanya milik suku tertentu, atau kelompok tertentu," tegas Herman.

Terkait adanya aksi sekelompok mahasiswa dalam peringatan HAM di Kota Jayapura hari ini, Herman mensinyalir itu terkontaminasi dengan kelompok berserangan ideologi Pancasila.

"Kalau kalian mau melakukan aksi demo, mau melakukan show of Force atas keberadaan kalian dalam momentum Hari HAM dengan aksi demo tentu ini salah menurut saya," katanya.

"Kenapa, karena kalian sendiri telah menciptakan rasa tidak aman, tidak nyaman kepada orang lain, ini poinnya. Jadi kalau kalian mau buat situasi Papua tidak harmonis, maka kalian sudah dikatakan pelanggar HAM orang lain," ujarnya.

Ia berpesan kepada seluruh masyarakat Papua untuk menjaga persatuan bangsa, terlebih keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak.

Sebab, setiap orang punya hak yang sama untuk memperingati hari HAM.

"Saya harap kalau mau peringati, lebih baik di tempat masing-masing, mau buat doa atau ibadah atau apalah itu, kalau di tempatnya sendiri maka tidak masalah," ucapnya.

Tokoh masyarakat Keerom ini juga meminta semua pihak yang masih mengungkit-ungkit persoalan lalu untuk tidak lagi melakukan itu.

Terlebih, bagi orang yang tidak mengetahui persis persoalan masa lalu, khususnya antara tahun 60an.

"Selalu ada bahasa bahwa negara adalah pelanggar HAM atas permasalahan yang telah lalu di Papua, saya mau Ingatkan lagi bahwa kepada para aktivis HAM khususnya oknum-oknum di Papua yang mengatasnamakan aktivitas HAM."

Herman lantas mempertanyakan pihak yang berseberangan dengan NKRI soal pengetahuannya tentang masla lalu di Papua, yang selalu diungkit berlebihan.

"Apa yang telah dilakukan orang tua kita dahulu, sudah kita nikmati sekarang. Bapak saya adalah pejuang, yang kibarkan Merah Putih di Kampung Harapan Sentani dulu disebut Kampung Nica itu, dan hasilnya sekarang, perjuangan pendahulu kita bisa nikmati kemerdekaan," pungkasnya.

Karena itu, Herman mengajak semua pihak untuk menjadi warga negara yang baik, berdaulat, dan tidak membeda-bedakan suku, agama dan ras.

"Putih kuning hitam coklat, Tuhan yang menciptakan dengan darah yang sama berwarna merah. Karena itu, mari kita peringati Hari HAM dengan sama-sama menjaga hak asasi orang lain," pesan Anggota MRP Pokja Adat ini.

Diketahui, sekelompok massa yang mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi Peringatan Hari HAM se-dunia di Kota Jayapura, Sabtu.

Pantauan Tribun-Papua.com, sekelompok massa KNPB berkumpul dan berorasi di kawasan Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Baca juga: Ketua KNPB Dogiyai Diringkus, SG Diduga Provokasi Massa Bakar Rumah hingga Warga Mengungsi

Mereka membawa bendera KNPB sembari berorasi secara bergantian dan menuntut pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM di sejumlah daerah Papua.

Ratusan aparat keamanan gabungan polisi dan TNI berjaga-jaga di lokasi tersebut, mengantisipasi pergerakan massa.

Bukan hanya di Expo Waena, aparat keamnan juga siaga pada sejumlah titik di bilangan Distik Abepura, seperti Uncen, persimpangan USTJ hingga lampu merah Abepura.

Sementara, aksi massa direncanakan terpusat di Kantor DPR Papua, Kota Jayapura. (*)