Pemkab Jayapura
Pemkab Jayapura Targetkan Status 1.000 Pegawai Honorer Diselesaikan di Akhir 2022
Pemkab Jayapura sudah menugaskan BKPSDM untuk menuntaskan status seribu honorer tersebut.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menargetkan di akhir tahun 2022 persoalan pegawai honorer diselesaikan.
Hal itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Bupati Jayapura, Hana Hikoyabi kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Selasa (13/12/2022).
Dikatakannya, seribu honorer tersebut merupakan tanggung jawab Pemkab Jayapura melalui Badan Kepegawaianan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang harus diselesaikan dalam tahun ini.
Baca juga: Ini Harapan Plt Bupati Mimika Menggelar Tes Urine Untuk ASN dan Pegawai Honorer
Karena menurutnya, Pemkab Jayapura sudah menugaskan BKPSDM untuk menuntaskan status seribu honorer tersebut.
"Tadi pagi kepala BKPSDM yang baru, Thimotius Demetouw sudah berangkat ke Jakarta untuk mengurus semuanya," kata Hana.
Maka itu dia berharap, semoga dengan kepergian kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura ke Jakarta dapat menghasilkan jawaban baik nantinya.
Sebelumnya, Hana telah menyampaikan, soal statu Honorer akan menjadi prioritas baginya selama menjadi Plh Bupati Jayapura.
Hal itu diutarakan Hana kepada awak media sesuai resmi dilantik sebagai Plh Bupati Jayapura, Senin (12/12/2022) kemarin.
Baca juga: Pemkab Mimika Gelar Seleksi Kompetensi, 538 Honorer Berpartisipasi
Menurut Hana, setelah menjadi Plh Bupati Jayapura, dia bakal melakukan penetapan terhadap para tenaga honorer dalam lingkungan Pemkab Jayapura.
"Jadi nanti tenaga honorer dilakukan penetapan sambil menunggu Pj Bupati Jayapura," ujarnya.
Selain itu, dia juga akan melakukan rapat konsolidasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) di tahun anggaran 2023- 2026.
Baca juga: Geruduk BKD Papua, Ratusan Tenaga Honorer Pertanyakan Hasil Tes
Kemudian lanjut Hana, soal tugas pasti akan dilakukan seperti biasanya seperti yang sudah dilakukan oleh Sekretaris daerah (Sekda).
"Pasti lebih kepada tugas sehari-sehari, seperti apel pagi," ujarnya.(*)
