Pemerintah Bakal Tunjuk Pengganti Lukas Enembe Pimpin Pemerintahan Papua, Mahfud Ungkap Sosoknya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Pusat tengah koordinasi untuk mencari sosok yang tepat mengisi jabatan Gubernur Papua, pasca-penangkapan Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lukas Enembe terjerat kasus suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah terkait proyek yang diabiayai APBD.

Lukas ditangkap dari sebuah restoran di Kota Jayapura pada Selasa (10/1/2023) siang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah alternatif.

Baca juga: Bandara Sentani Dijaga Ketat Aparat Keamanan Pasca-penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe

"Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan, kan kami sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/1/2023).

Mahfud mengatakan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Panglima TNI, hingga Kapolri terkait jabatan gubernur Papua yang kosong.

"Kami sudah bicara dengan Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri, Menkes, dan sebagainya. Kami sudah rapat. Nanti ditunggu saja langkah berikutnya," tutur dia.

Tidak ada pengambil kebijakan strategis secara praktis di Provinsi Papua saat ini.

Keadaan ini menyusul ditangkapnya Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Selasa (10/1/2023).

Lukas Enembe yang telah berstatus tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar sejak September 2022 itu saat ini ditangkap KPK dan menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Ketiadaan pengambil kebijakan strategis di Papua secara praktis juga disebabkan kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut.

Kursi pendamping Lukas Enembe yang sebelumnya diduduki Klemen Tinal sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya, setelah politikus Golkar tersebut tutup usia pada 21 Mei 2021 akibat serangan jantung.

DPR Papua dan pemerintah belum mencapai sepakat untuk menentukan satu nama Wakil Gubernur (Wagub) Papua hingga sekarang.

Baca juga: 18 Orang Ditangkap Atas Kericuhan Sesaat KPK Tangkap Lukas Enembe, Kapolda Papua: Proses!

Kemendagri menyebut bahwa mereka bakal mencermati proses dan tindakan hukum terhadap Lukas Enembe yang saat ini dilakukan KPK.

"Sehingga tidak akan sampai mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu (11/1/2023).

Benni mengatakan, langkah lanjutan pemerintah akan bergantung pada kepastian status Lukas Enembe setelah ditangkap KPK.

"Status inilah nantinya yang akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemda Papua lebih lanjut," ujar Benni.

Sementara itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila menjadi terdakwa tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara.

Lukas Enembe sampai saat ini diketahui belum berstatus terdakwa. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Papua Tanpa Pemimpin Usai Lukas Enembe Ditangkap, Mahfud MD: Tunggu Saja",