Komnas HAM ‘Disentil’ Para Pengungsi Maybrat: Hidup dalam Ketakutan!

TRIBUN-PAPUA.COM, SORONG – Hingga kin, para pengungsi di Kabupaten Maybrat masih berada di tengah hutan dan belum mendapat bantuan kemanusiaan.

Hal ini dikatakan Koordinator Koalisi Kemanusiaan Konflik Maybrat, Pater Bernard Baru, OSA (Ordo Santo Agustinus), Jumat (20/1/2023).

Kata Pater Bernard, seharusnya para pengungsi dari Distrik Aifat Timur Raya dan Distrik Aifat Selatan sudah harus mendapatkan bantuan kemanusiaan disaat jeda kemanusiaan.

Baca juga: Masih Ingat Pengungsi Maybrat, Penjabat Bupati Papua Barat Daya: Bulan Ini Mereka Kembali ke Rumah!

Diketahui, jeda kemanusiaan (humanitarian pause) dikumandangkan di Geneva, Swiss, pada 11 November 2022.

Bahkan, kata Pater Bernard, para pengungsi Maybrat, Papua Barat Daya, melewati Natal dalam sunyi dan nelangsa karena ketidakpastian masa depan mereka.

Situasi kontras dengan gegap gempita perayaan Natal di area perkotaan.

"Sampai sekarang para pengungsi belum mendapat bantuan apa-apa. Masih hidup dalam ketakutan untuk pulang ke kampung halamannya," kata Pater Bernard.

Imam Katolik asal Maybrat, itu mengapresiasi inisiatif Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan stakeholder terkait untuk penghentian konflik di Tanah Papua melalui jeda kemanusiaan.

Aktor penandatanganan nota kesepahaman jeda kemanusiaan, itu di antaranya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Serta didukung oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI.

Baca juga: Pengungsi Maybrat Diminta Kembali ke Kampung, Irjen Daniel: Kami dan Pemerintah Siap Mendukung

Menurut Bernard Baru, jeda kemanusiaan bisa menemukan cela damai dari perseteruan yang melibatkan Pemerintah RI, dalam hal ini aparat keamanan, TNI-Polri, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Ia mengatakan jeda kemanusiaan kemungkinan itu hanya bisa dicapai melalui dialog damai yang mempertemukan para aktor konflik dan stakeholder terkait di meja runding.

"Jangan hanya menyuruh pengungsi untuk pulang, ini bukan memulangkan barang, tetapi manusia. Maka, harus menggunakan pendekatan humanis," ujar Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan OSA itu.