KKB Kembali Sebar Hoaks dan Provokasi Mengenai Pilot Susi Air

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Gerombolan Kelompok Separatis (KST) kembali menyebar berita hoaks di media sosial, pada Sabtu (11/2/2023).

Diketahui, KKB atau KST tak pernah jera, untuk sekian kalinya menyebarkan berita hoaks di Media yakni menampilkan seorang warga Negara asing (WNA) memegang tiang bendera Bintang Kejora dengan narasi WNA tersebut sebagai Pilot Susi Air yaitu Philip Mark Mehrtens dari Selandia Baru.

Namun setelah ditelisik, ternyata seorang WNA yang ditampilkan tersebut merupakan berita 1 tahun silam yakni Kamis (24/2/2022) yang dalam Medsos terlihat sang bule tengah berada di tengah-tengah sekelompok pria yang menggenggam senjata laras panjang.

Baca juga: Tim Gabungan TNI dan Polri Pencari Pilot Susi Air Terkendala Cuaca dan Hutan Papua yang Lebat

Sang bule yang mengenakan celana hingga selutut tersebut juga terlihat memegang tiang bendera Bintang Kejora.

Hal tersebut patut disayangkan karena Pilot pesawat Susi Air yaitu Philip Mark Mehrtens WNA dari Selandia Baru, saat ini masih dalam proses pencarian aparat keamanan untuk diselamatkan dan dievakuasi dari penyanderaan gerombolan KST di wilayah Nduga.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, sampai saat ini Pilot susi air masih diduga bersama kelompok KST atau KKB.

"Pilot Susi Air masih diduga bersama kelompok KST dan terus dilakukan pencarian sesuai kondisi lapangan," kata Mayjen TNI Muhamad Saleh melalui rilis pers, Sabtu (11/2/2023).

Sebelumnya juga, berita hoaks dan provokasi kerap disebar oleh gerombolan KST seperti diungkapkan Komandan Korem (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi Brigjen TNI JO Sembiring.

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Kirim Pasukan ke Nduga untuk Cari Pilot Susi Air dan Kejar KKB

"Bahwa KST menyebar berita ke masyarakat Paro Kab. Nduga bahwa TNI melancarkan operasi militer dan mengancam masyarakat."

"Semua itu tidak benar, itu adalah upaya provokasi gerombolan KST dan simpatisannya," jelas Danrem 172/PWY.

Dikatakan, Danrem JO Sembiring, itulah provokasi dan memutar balik fakta, jika terus dilakukan, bisa melanggar undang-undang. (*)