Minggu, 19 April 2026

Pemkab Jayapura

Pemkab Jayapura dan Polres Jayapura Komitmen Bangun Zona Integritas WBK dan WBBM

Dikatakan penandatanganan komitmen berlandaskan reformasi birokrasi harus terus bergulir secara konsisten dan berlanjut.

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
Tribun-Papua.com/ Putri
Penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Jayapura, Senin (13/2/20223). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Jayapura, Senin (13/2/20223).

Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo pada kesempatan tersebut mengatakan penandatanganan komitmen berlandaskan reformasi birokrasi harus terus bergulir secara konsisten dan berlanjut.

Hal itu sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand desain reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025.

Triwarno kemudian memberikan apresiasi atas penandatanganan komitmen bersama menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang di lakukan oleh Polres Jayapura.

"Tadi Kapolres sampaikan WBK ini sejak 2018 sangat luarbiasa karena terus dipertahankan sampai sekarang. Kami mengapresiasi. Pada saat pelaksanaannya ini sudah masuk periode kedua menuju  periode ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia,"ujarnya.

Lanjut Triwarno, komitmen tersebut menandakan komitmen jajaran Polres Jayapura tuntuk mewujudkan pembangunan zona integritas yang merupakan aspek penting dalam rangka mencegah korupsi di instansi pemerintah. Ini adalah aspek yang harus diwujudkan.

Baca juga: Stasiun Karantina Ikan Merauke Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

Sementara itu, Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Triwarno menekankan aparatur sipil negera merujuk pada budaya kerja yakni ASN yang berahlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, loyal adaptif dan kolaboratif.

Menurutnya pegawai pemerintah menjadi tonggak untuk mengukur pembangunan zona integritas dan penguatan budaya kerja sehingga dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

"Itulah nilai-nilai dasar ASN yang harus ditunjukkan dengan bangga dengan melayani masyarakat. Upaya terus dilakukan dengan inovasi yang mendekatkan pelayanan kemudian sasaran yang mulai kondisinya tercipta seperti birokrasi yang bersih,"jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved