Transisi Jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Papua Selatan Cukup Tinggi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Sharif Jimar

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Aloysius Jopeng mengatakan transisi partisipasi tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama cukup tinggi di Papua Selatan.

Hal tersebut disampaikan Aloysius Jopeng saat membuka acara Lokakarya dan Advokasi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Hotel Halogen, Merauke, Papua Selatan, Senin (27/2/2023).

Menurut Aloysius, berdasarkan data Dapodik yang ia terima, jumlah anak usia dini yang terdaftar dalam daftar dapodik hanya sekitar 5 ribu orang.

Baca juga: Dispendik Jayapura Dorong Anggaran Untuk Literasi Bersama Unicef Papua dan Yayasan Nusantara Sejati

Sementara untuk sekolah dasar, sebanyak 30312 orang anak yang terdaftar, sehingga menurut Aloysius sekitar 20 ribu lebih anak tidak menempuh jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Berdasarkan data dapodik, Sekolah  dasar itu ada sejumlah 30312 orang, sedangkan di PAUD itu hanya sekitar 5 ribu, berarti hampir 20 ribuan lebih mereka langsung masuk SD  tidak lewat PAUD,” kata Aloysius.

Hal ini menjadi perhatian Aloysius, pasalnya  menurut Penjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan tersebut,  masa PAUD merupakan  penyesuaian diri anak usia dini, bagaimana proses  belajar dan kepekaan sosial merupakan hal yang didapatkan anak usia dini di PAUD sebelum menuju jenjang sekolah dasar.

Aloysius juga menyampaikan data Dapodik anak yang berada di sekolah menengah pertama (SMP), berdasarkan data tersebut hanya 12 ribu anak saja yang terdaftar  sedangkan yang terdaftar di sekolah dasar sekitar 30 ribuan anak. Sehingga terjadi selisih sekitar 18 ribu anak yang diduga putus sekolah.

“Belum lagi kita bicara angka transisi SD dan SMP, SD 30 ribu lebih sedangkan SMP hanya 12 ribu. Ini berarti ada sekitarnya 18 ribu siswa yang putus sekolah atau mungkin keluar,” terang Aloysius.

Baca juga: Ketua Tim PKK:  Advokasi PAUD HI Unicef, Pondasi Awal Pendidikan di Papua Selatan

Dengan angka yang disebutkan tersebut, Aloysius menyebut hal tersebut menjadi pekerjaan yang cukup besar.

Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya meminta dinas pendidikan pada 4 kabupaten di Papua Selatan wajib menyiapkan data dapodik yang pasti untuk dibahas saat raker Dinas Pendidikan yang rencana digelar pada Maret mendatang.

“Pada awal maret minggu kedua, kita akan lakukan raker, dinas pendidikan wajib hadir dengan data dapodik yang pasti menurut usia, PAUD, SD, SMP dan SMA, saya rasa itu penting sekali untuk hal yang akan kita diskusikan,”pinta Aloysius.

“Teman-Teman dinas yang hadir tolong itu menjadi catatan,” tutup Aloysius. (*)