ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi

Penanganan Kasus Korupsi Johannes Rettob Dinilai Tebang Pilih, Sinode Kingmi Papua Bereaksi Keras

Pendeta Tilas Mom memandang penanganan kasus korupsi yang menjerat Johannes Rettob dan Direktur PT Asia One Air, Silvi Herawati terkesan tebang pilih.

|
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com/Istimewa
Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Tilas Mom, memandang penanganan kasus korupsi yang menjerat Johannes Rettob dan Direktur PT Asia One Air, Silvi Herawati terkesan tebang pilih. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pro kontra penanganan kasus korupsi yang menjerat Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, terus berlanjut.

Selain mendesak ditangkap dan diproses, ada juga kubu yang menuding proses hukum oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkesan tebang pilih.

Kini, giliran Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua bersuara.

Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Tilas Mom, memandang penanganan kasus korupsi yang menjerat Johannes Rettob dan Direktur PT Asia One Air, Silvi Herawati terkesan tebang pilih.

Baca juga: TERUNGKAP Hubungan Johannes Rettob dan Silvi Herawati Serta Modus Korupsi, Begini Kata Kejati Papua

Dikhawatirkan, cara penanganan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan Pengadilan Negeri Jayapura melemahkan hukum di Indonesia.

Ia menyebut, kasus korupsi oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob jadi perhatian Sinode KINGMI di Tanah Papua.

"Umat kami diperlakukan sangat diskriminatif dalam penegakan hukum. Eltinus Omaleng, Ricky Ham Pagawak dan Lukas Enembe --saat penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan menunjukkan itikad buruk," ujar Tilas Mom dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Rabu (15/3/2023).

"Berbeda dengan perlakuan hukum yang diterapkan kepada Johannes Rettob, yang masih diperlakukan secara baik," sambungnya.

Karena itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mencermati dinamika hukum yang ada di Papua.

Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang buluh, terlebih pada kasus Korupsi.

"Presiden Joko Widodo harus memperhatikan secara seksama penerapan penegakan hukum bagi orang asli Papua."

Ia memandang sikap yang menonjolkan arogansi dengan cara tebang pilih sedang dipraktikkan dalam penegakan hukum di Papua.

Bahkan, masyarakat masih jauh dari rasa keadilan.

Tribunnews berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023). Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra menanyakan apabila dirinya benar-benar ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkait kasus yang menimpanya apa yang bakal terjadi di kota yang dipimpinnya.
Tribunnews berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023). Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra menanyakan apabila dirinya benar-benar ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkait kasus yang menimpanya apa yang bakal terjadi di kota yang dipimpinnya. (Kolase Tribun-Papua.com)

"Kita sedang berhadapan dengan berbagai kekuatan-kekuatan yang segera menghancurkan dan melemahkan orang asli Papua," katanya.

Sumber: Tribun Papua
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved