Piter Gusbager: Tidak Ada Lagi Kelompok Sparatis dan OPM di Kabupaten Keerom

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hans palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager memastikan tidak ada lagi kelompok sparatis atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Keerom saat ini.

“Jadi saya pastikan tidak ada lagi kelompok sparatis atau OPM di Kabupaten Keerom,” ungkap Bupati Piter Gusbager.

Menurut Gusbager, semua orang di Kabupaten Keerom ini mau membangun daerahnya. Sehingga jangan lagi buang isu-isu di masyarakat yang membuat situasi dan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Keerom tidak aman.

Baca juga: Bupati Piter Gusbager Pastikan Tidak Ada Pungli Pengangkatan PNS di Kabupaten Keerom

“Jadi wilayah-wilayah lain atau kabupaten lain, jangan pernah mengklaim bahwa di Keerom banyak kelompok sparatis. Katanya Keerom adalah negeri para mantan OPM. Betulkah Keerom ini negeri para mantan? sampai-sampai tahun lalu Presiden (Jokowi) batal datang ke Keerom,” ujarnya.

Bupati Piter mengaku, tahun ini isu para mantan kencang di Kabupaten Keerom. Bahkan ketika Presiden Jokowi hendak datang ke Keerom baru-baru ini isu ini juga dimainkan.

“Saya kembali tegaskan tidak ada lagi para mantan disini, semua warga Keerom ber-KTP Keerom serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada mantan OPM, tidak ada sparatis di sini,” tuturnya.

Dikatakan, sudah cukup Keerom menjadi daerah pergolakkan sejak medio 1960. Sampai hari ini orang Keerom tidak bisa sama dengan daerah lain, karena menjadi korban politik bertahun-tahun.

“Setop sudah dan berhenti memainkan isu untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan daerah yang besar ini. Rakyat Keerom khususnya orang asli mau maju sama dengan orang lain di luar,” pintanya.

Bupatipun berkeinginan agar nantinya banyak anak-anak orang asli Keerom menjadi dokter, anggota Polri, TNI, dan menjadi ASN.

Baca juga: Piter Gusbager: Kabupaten Keerom Bagian Penting Bagi Tanah Papua

“Mereka punya mimpi ini semua dan harus diwujudkan. Tentu ini tugas Pemerintah Kabupaten Keerom untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka,” tukasnya.

Pihaknya berharap agar kedepannya anak-anak asli Keerom ini harus bisa menduduki jabatan strategis di Kantor Pemerintahan Keerom.

Namun untuk menjadi tuan di negeri sendiri tidak cukup dengan slogan semata, tetapi harus lewat eksekusi dan tindakan nyata.

Pasalnya, ke depan anak-anak asli Keerom yang bakal mewariskan pangku kepentingan pemerintahan setempat.

“Hak kesulungan tidak boleh dirampas adan diambil oleh siapapun. Hak itu hanya dimiliki oleh anak asli Keerom. Ini harus dicatat dan diingat, sehingga jangan lagi bermain-main soal hal ini, karena itu merupakan penghianatan terhadap masyarakat adat. Kita sudah berikan hak kesulungan dan tidak boleh dirampas,” tandasnya. (*)