Kantor Gubernur Papua Barat Digeruduk Mahasiswa, Begini Penyebabnya

TRIBUN-PAPUA.COM - Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat digeruruk sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (UNIPA), Jumat (28/4/2023).

Demonstrasi ini untuk menyikapi insiden pemalangan yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIPA.

Adapun aksi terkait sengketa lahan.

Aksi unjuk rasa sebelumnya digelar di halaman Kampus Unipa di Kelurahan Amban.

Baca juga: Pemkot Jayapura Segera Tertibkan Baliho Caleg, Frans Pekey: Satpol PP Bergerak!

Kemudian mahasiswa bergerak mendatangi kantor gubernur dengan mobil pikap yang dikawal Patwal Satlantas Polresta Manokwari.

Yuliance Fanataf, Ketua BEM Unipa mendesak pemerintah Papua Barat segera merampungkan persoalan sengketa tanah tersebut.

"Pemerintah jangan hanya sibuk urus politik, sedangkan masalah pendidikan, pemerintah tidak diperhatikan oleh Pemprov Papua Barat," kata Yuliance, Jumat (28/4/2023).

Yuliance mengancam, akan melakukan aksi lebih besar dengan melibatkan semua mahasiswa Unipa di Kantor Gubernur Papua Barat jika Pemprov tidak beritikad baik.

"Pemerintah sering berkampanye menyelamatkan sumber daya manusia SDM, lalu pertanyaan SDM mana yang mau diselamatkan oleh Pemerintah Papua Barat?" katanya.

Yuliance menyentil perilaku pejabat di Pemprov yang bergaya mewah tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan, termasuk soal sangketa tanah tersebut.

"Pemerintah Papua barat sejauh ini urus apa yang lebih penting dari pendidikan, kami ini yang akan melanjutkan estafet pembangunan di negeri ini jadi tolong perhatikan kami," tegasnya.

Sementara kordinator lapangan, Yulianus Songgonauw meminta pemerintah Papua Barat serius menyikapi persoalan sengketa tanah di Kampus UNIPA.

Menurtnya, persoalan sangketa tanah tersebut menyebabkan aktivitas perkuliahan macet.

"Kami datang ke sini untuk mendapat kepastian dari pemerintah kapan pemerintah Papua barat duduk bersama dengan pihak kampus dan pemilik tanah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Yulianus.

Baca juga: Dua Pekan KKB Tembaki Pesawat di Puncak Papua, Penerbangan ke Beoga Kembali Dibuka: SAM Air Perdana

Dia memberikan waktu satu pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.