ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

KKB Papua

LIHAT Markas Polres Nduga yang Tangani KKB Papua: Hanya Ada 78 Personel dan Tanpa Polsek Jajaran

Ketika terjadi aksi bersenjata yang oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, di luar Kenyam, maka mobilitas personel harus dilakukan menggunakan jalur udara.

Tribun-Papua.com/Kompas.com
KONDISI Polres Nduga yang masuk dalam wilayah rawan KKB. Tampak bangunan tersebut tidak memiliki pagar dan merupakan bekas Pos Polisi Kenyam, Nduga, Papua Tengah(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua tidak mudah.

Hal ini diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyebut situasi di Papua unik sehingga penyelesaian sebuah masalah memerlukan upaya ekstra.

Satu wilayah yang memiliki kondisi paling sulit adalah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Wilayah ini memiliki luas wilayah 12.941 kilometer persegi. Daerah tersebut terbagi menjadi 32 distrik.

Keberadaan Polres Nduga yang baru didirikan pada 2020 tergolong masih sangat minim fasilitas, baik dari sisi jumlah personel, peralatan hingga satuan di bawahnya.

Baca juga: Detik-detik KKB Bebaskan 4 Pekerja Tower Telekomunikasi di Pegunungan Bintang Papua

"Personel di Polres Nduga ada 87 orang dan tidak ada polsek atau pos polisi, ya ini wajar karena polres baru," ujar Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/5/2023).

Ketiadaan polsek atau pos polisi di Nduga membuat seluruh personel Polres Nduga hanya berada di Distrik Kenyam yang merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut.

Menurut Rio, seluruh aktifitas personel dilakukan di Kenyam.

Ketika terjadi aksi bersenjata yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, di luar Kenyam, maka mobilitas personel harus dilakukan menggunakan jalur udara.

Sebagai informasi, Nduga masuk ke wilayah pegunungan di Papua dengan ketinggian mulai dari 200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Sebagian besar wilayah Nduga belum terhubung dengan moda transportasi darat sehingga konektivitas antar-distrik sangat bergantung pada pesawat terbang perintis.

Hal ini juga yang membuat pergeseran personel di Nduga ke distrik-distrik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) harus dilakukan menggunakan pesawat terbang yang biayanya tidak murah.

"Jadi tarif sewat pesawat antar distrik itu sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta untuk sekali jalan," kata Rio.

Baca juga: SANGAR! Sosok Ini Paling Ditakuti Pimpinan KKB Nduga Papua Egianus Kogoya: Kok Bisa?

Dari sisi kelayakan, keberadaan Mako Polres Nduga dapat dikategorikan kurang layak karena bangunan yang ditempati merupakan bekas Pos Polisi Kenyam.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved