Pro Kontra Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Ada Oknum Tawarkan Lahan: Ini Sosoknya

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Pro kontra di balik rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, akhirnya terungkap.

Diketahui, masyarakat dari tiga distrik menolak Rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi.

Warga dari tiga distrik, yakni Wouma, Welesi dan Assolokobal, menggelar aksi massa di halaman kantor sementara Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, pada Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Tolak Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Warga Desak Nikolaus Gelar Pertemuan

“Kami yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan kantor, dari awal sudah menolak, jadi selagi kami bicara, maka tidak ada pembangunan yang dimulai,” ujar orator aksi, Bony Lanny kepada Tribun-Papua.com.

Ternyata di balik itu ada oknum yang diduga mengambil keuntungan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep, menyebut ada warga yang menawarkan lahan untuk lokasi pembangunan kantor.

Padahal, belum ada perencanaan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait hal itu.

“Kami pemerintah tidak masuk langsung tetapi ada orang pemilik menawarkan kita sehingga kita turun survey lokasi pembangunan,” jelas Wasuok.

Ia memastikan lokasi dimaksud masih dalam permasalahan antar adat.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat adat duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik.

Harapannya, rencana hingga proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan bisa berjalan lancar.

“Kami tidak menjawab aspirasi adik-adik karena kelompok Welesi bilang itu anak-anak kecil, nanti kita akan bicara secara keluarga,” ujar Wasuok, saat menerima massa.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kelompok Warga di Wamena Tolak Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Ia berharap warga bisa menerima masukan dari pemerintah untuk mediasi dalam waktu dekat.

Sebelumnya, massa dalam aksinya mendesak Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikloaus Kondomo, segera menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini.

Mereka mengeklaim tidak ada sosialisasi kepada masyarakat adat, pun warga pemilik ulayat tidak memberikan lahannya untuk lokasi pembangunan kantor.

“Di situ tempat kami berkebun, bukan hanya kami saja tetapi juga ada masyarakat dari Lanny, Nduga dan Yahukimo, maka dengan tegas kami menolak,” ujar Bony Lanny kepada Demianus Wasuok Siep. (*)