ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Aksi Massa di Wamena

BREAKING NEWS: Kelompok Warga di Wamena Tolak Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Mereka mendesak Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikloaus Kondomo, segera menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra.

Penulis: Arni Hisage | Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com/Arny Hisage
AKSI - Masyarakat Adat Lintas Tiga Aliansi Wouma, Welesi dan Assolokal menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (17/5/2023). Mereka menolak pembangunan kantor gubernur. 

Masyarakat Adat Wouma, Welesi dan Assolokobal Tolak Lokasih Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Masyarakat adat dari tiga distrik di Jayawijaya menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, Rabu (17/5/2023).

Massa yang terdiri dari tiga distrik; Wouma, Welesi dan Assolokobal itu menolak tegas rencana pemerintah membangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya.

Mereka mendesak Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikloaus Kondomo, segera menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini.

Aksi massa diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep.

Baca juga: Siap Bertarung, 44 Caleg PDI Perjuangan Papua Pegunungan Didaftarkan ke KPU: Menangkan Pemilu!

“Kami yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan kantor, dari awal sudah menolak, jadi selagi kami ada bicara tidak ada pembangunan yang dimulai,” ujar orator aksi, Bony Lanny kepada Tribun-Papua.com.

Bony Lanny mengungkapkan, lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

Sebaliknya, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat adat, pun warga pemilik ulayat tidak memberikan lahannya untuk lokasi pembangunan kantor.

“Di situ tempat kami berkebun, bukan hanya kami saja tetapi juga ada masyarakat dari Lanny, Nduga dan Yahukimo, maka dengan tegas kami menolak,” jelasnya.

Asisten I bidang Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep, membeberkan adanya warga yang menawarkan lahan untuk lokasi pembangunan kantor.

Sementara, belum ada perencanaan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait hal itu.

“Kami pemerintah tidak masuk langsung tetapi ada orang pemilik menawarkan kita sehingga kita turun survey lokasi pembangunan,” jelas Wasuok.

Baca juga: Hanya Partai Politik Ini yang Belum Daftar Caleg ke KPU Provinsi Papua Pegunungan

Ia memastikan lokasi dimaksud masih dalam permasalahan antar adat.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat adat duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik.

Harapannya, rencana hingga proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan bisa berjalan lancar.

“Kami tidak menjawab aspirasi adik-adik karena kelompok Welesi bilang itu anak-anak kecil, nanti kita akan bicara secara keluarga,” ujar Wasuok, saat menerima massa.

Ia berharap warga bisa menerima masukan dari pemerintah untuk mediasi dalam waktu dekat. (*)

 

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved