486.939 Hektare Hutan Papua Selatan Bakal Dilepas untuk PSN, Walhi: Picu Konflik Masyarakat Adat

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Wacana pemerintah pusat melepasan hutan seluas 486.939 hektare untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, direspons keras oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, menilai wacana pelepasan hutan di Papua Selatan merupakan bentuk kekerasan terbuka oleh negara. 

Ia menyebut, di dalam area hutan tersebut terdapat 24 kampung milik masyarakat adat. 

Puluhan kampung adat itu yakni, Kampung Bibikem, Kampung Yulili, Kampung Wogekel, Kampung Wanam, Kampung Woboyu, Kampung Dodalim, Kampung Dokib, Kampung Wamal.

Lalu, Kampung Yowid, Kampung Welbuti, Kampung Sanggase, Kampung Alatep, Kampung Alaku, Kampung Dufmira, Kampung Iwol, Kampung Makalin, Kampung Es Wambi, Kampung Maghai Wambi, Kampung Onggari, Kampung Domande Kampung Kaipursei, Kampung Zanegi, dan Kampung Kaliki. 

Baca juga: Suku Awyu di Mappi Menolak Kehadiran PT.GPA dan PT.MNM, DPRP Janji Tidak Akan Tinggal Diam

“Pernyataan Menteri ATR/BPN terkait tidak ada yang bermukim di wilayah tersebut adalah sebuah kesalahan besar, sekaligus menunjukkan sikap tidak hormatnya Menteri ATR/BPN pada masyarakat adat Papua," ujar Uli dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Walhi mencatat, lahan seluas 265.208 ha di Merauke termasuk hutan alam.

Pemerintah berencana mengubahnya menjadi konsesi kebun tebu untuk etanol, cetak sawah baru, dan perkebunan sawit untuk B50. Uli menyebut, langkah ini justru akan melepaskan emisi 140 juta-299 juta ton CO2.

“Jadi bisa dibayangkan jika 2 juta hektar hutan Papua akan diubah menjadi konsesi pangan dan energi, emisi yang dilepaskan akan jauh lebih besar, dan ini berkontradiksi dengan komitmen iklim Indonesia," papar Uli.

"Indonesia akan mempermalukan dirinya sendiri jika rencana ini tetap dijalankan," imbuh dia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Papua, Maikel Peuki, menyatakan pelepasan hutan juga berpotensi memperparah konflik agraria di Papua Selatan.

Pasalnya, PSN dan pelepasan kawasan hutan tidak didasarkan pada persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah. 

Mereka disebut menolak kehadiran PSN lantaran takut terusir dari wilayah adatnya. 

"Proyek pangan skala besar ini justru akan menghancurkan sumber pangan lokal masyarakat adat, padahal mereka menggantungkan hidup pada sagu. Hasil hutan dan perikanan yang semuanya itu ada di hutan mereka,” tutur Maikel.

Selain itu, pelepasan hutan berisiko merusak ekosistem Merauke sebagai habitat satwa endemik seperti kasuari, kanguru pohon, maupun cenderawasih.