ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Papua Pegunungan

Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut 'Provinsi KKB' oleh Akademisi Universitas Cenderawasih

Provinsi yang diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 11 November 2022 itu terbilang unik.

|
Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut 'Provinsi KKB' oleh Akademisi Universitas Cenderawasih - peta-wilayah-provinsi-papua-pegunungan.jpg
Tangkapan Layar Salinan UU Nomor 16 Tahun 2022
Peta wilayah provinsi Papua Pegunungan yang tercantum di lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut 'Provinsi KKB' oleh Akademisi Universitas Cenderawasih - 02122021-marinus_yaung.jpg
Istimewa
PAPUA TERKINI - Akademisi Universitas Cenderawasih Papua, Marinus Yaung pernah menyebut Papua Pegunungan dibentuk menjadi provinsi KKB

“Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB, ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB,” kata Marinus Yaung.

Demikian, sambung Marinus, perlu segera dibentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," ujarnya.

Tidak hanya itu, Marinus juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.

"Sebab ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elite politik dalam satu Provinsi Papua saja.”

Baca juga: Profil Papua Pegunungan yang Jadi Satu-satunya Provinsi Landlocked di Indonesia

“Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.

Sebab menurut Marinus, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat tidak adil.

"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua,” jelasnya.

Marinus menyarankan, Provinsi Pegunungan Tengah atau yang ia istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB.

Sebab, Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.

"Karena masalah dan tantangan pembangunsn terbesar ada di wilayah Provinsi ini. Sehingga dengan melokalisir dlm bentuk kebijakan DOB, mudah-mudahan pembangunan di Papua bisa berjalanan dengan maksimal tanpa rintangan dan hambatan yg cukup besar seperti di wilayah Provinsi KKB," kata Marinus.

Selain itu, Marinus juga menjelaskan, mengapa dirinya harus menyebut Provinsi KKB.

"Karena pemerintah Indonesia sudah menyebutkan daerah ini basis utama perlawanan KKB terhadap pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, dan daerah ini juga, ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia (human security) paling tinggi di seluruh tanah Papua," terangnya.

Konflik Tak Berujung

Sejak Papua berintegrasi ke Negara Republik Indonesia (NKRI), kekerasan dan konflik bersenjata terus terjadi di Papua.

Sumber: Tribun Papua
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved