Pemkab Yahukimo Sulit Atasi Tambang Emas Ilegal Sebab Tak Ada Regulasi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring 

TRIBUN-PAPUA COM, JAYAPURA - Bupati Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Didimus Yahuli, melontarkan pernyataan keras terkait maraknya pendulangan emas ilegal di wilayahnya.

Ia menegaskan, keberadaan penambang liar sama sekali tidak memberikan manfaat bagi daerah, justru menghadirkan deretan persoalan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan jatuhnya korban jiwa.

Baca juga: DPR Papua Pegunungan Sarankan Aparat Tidak Cari Pelaku Pembakaran di Yalimo

“Terus terang, saya sudah jenuh. Dua periode saya menjabat bupati, tetapi dari aktivitas tambang ilegal ini, pemerintah daerah tidak mendapat apa-apa. Tidak ada kontribusi, tidak ada pajak, tidak ada pembangunan. Yang kami terima justru masalah dan laporan korban jiwa,” tegas Didimus saat diwawancarai di Jayapura, Senin (30/9/2025). 

Didimus mengungkapkan, para pendulang emas liar datang dari berbagai daerah, mulai dari Asmat, Pegunungan Bintang, hingga Mappi. Namun, nama Yahukimo yang selalu terbawa sebagai pusat aktivitas ilegal tersebut.

Baca juga: Disnaker Sarmi Harap Peserta Pelatihan Vokasi Jadi Pionir Wirausaha

“Semua masuk ke wilayah kami, tapi yang jadi beban nama Yahukimo. Padahal tidak ada manfaat apa-apa untuk masyarakat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Didimus menyoroti lemahnya regulasi. Menurutnya, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan mengatur perizinan tambang. Semua berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi.

“Kami hanya bisa melarang. Itu pun tidak efektif. Sponsor dan pengirim orang ke tambang emas ilegal itu harus berhenti. Tidak ada jaminan nyawa di sana. Faktanya, sudah puluhan orang meninggal akibat tambang ilegal ini,” tegasnya.

Baca juga: Polisi Jayapura Klaim Tahan 4 Mahasiswa Karena Memprovokasi Demonstran

Meski melarang, Didimus menyarankan solusi yang lebih realistis, legalisasi.

Baginya, daripada aktivitas ilegal terus berlangsung dan mengorbankan masyarakat, lebih baik tambang dikelola secara resmi agar pajak jelas, hak-hak masyarakat lokal terjamin, dan pemerintah mendapat pemasukan untuk pembangunan.

Baca juga: Gubernur Sambut MEPA Boarding School yang Hadir di Papua Tengah

“Kalau sah secara hukum, semua jelas. Pajak masuk, masyarakat dapat manfaat, infrastruktur bisa dibangun. Jangan sampai tambang ilegal terus merajalela tanpa kendali,” kata Didimus.

Pemkab Yahukimo disebut selalu berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga stabilitas. Namun, tanpa regulasi tegas dari pusat, penindakan kerap tak menimbulkan efek jera.

“Mulai hari ini, saya imbau keras stop kirim orang ke lokasi tambang ilegal. Jangan lagi ada yang coba-coba. Tidak ada jaminan nyawa di sana,” tegasnya.

Baca juga: 15 Napi Kabur, Polres Nabire Imbau Warga Aktifkan Sistem Keamanan

Pernyataan Didimus Yahuli menegaskan, tambang emas ilegal bukan hanya soal pencarian rezeki, melainkan soal nyawa, lingkungan, dan kedaulatan hukum. 

Selama pemerintah pusat belum bersikap tegas, Yahukimo akan terus menjadi korban eksploitasi tanpa imbal balik.(*)