Paradigma Sekolah dan Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menyatakan kebijakan merdeka belajar memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang diterapkan di sekolah-sekolah di tahun ajaran baru 2023/2024.

Widay Prada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Kusviatun menjelaskan berdasarkan pilihannya sekolah terbagi menjadi mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kurikulum merdeka.

Dalam kurikulum merdeka, sekolah tidak diberikan dukungan seperti pelatihan, tetapi melalui perubahan paradigma mengenai pembelajaran.

Guru harus bisa mencari sumber informasi yang tersedia dalam kurikulum merdeka melalui platform merdeka mengajar.

Baca juga: Angka Buta Huruf di Papua Masih Tinggi, Pemerintah Daerah Diminta Beri Perhatian Serius

"Contoh perangkat ajarannya metode mengajar yang mengispirasi meningkatkan pengetahuan peserta didik," jelasnya.

Ia mengatakan dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Nusantara Sejati (YNS) agar pendamping (fasilitator) sekolah dapat mendampingi guru dan sekolah yang melaksanakan IKM agar guru dapat mengeksplorasi materi yang bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

Dalam pelatihan tersebut YNS melibatkan fasilitator dari 16 daerah dari Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Provinsi Papua, Kabupaten Mamberamo Tengah, Sarmi, dan Kabupaten Jayapura akan di latih sampai akhir Juli 2023 nanti. 

Lanjut Kusviatun, dengan memperhatikan kondisi sekolah, karakter siswa, dan kemampuan literasi dan numerasi. Sehingga nantinya materi ajar yang disediakan bisa di kembangkan oleh sekolah.

Namun, menurutnya, dalam pelaksanaanya pemahaman sekolah yang akan melakukan IKM masih terkedala akses dan informasi untuk melakukan perubahan sehingga perlu di dampingi.

"Sekolah masih banyak belum mau merubah, padahal IKM ini pola pembelajaran yang lebih interaktif, lebih memperhatikan kondisi siswanya, berdiskusi, bernalar kritis, dan membuat project untuk membangun karakter mereka," katanya.

Sekolah hanya merubah kurikulum yang berfokus pada struktur kurikulum saja tapi esensi peningkatan kualitas pembelajaran belum dipakai di sekolah.

Sehingga lewat pelatihan tersebut, pihak  mendorong fasilitator bisa menolong dan  berbagi secara intesif untuk melakukan pendampingan.

Adapun IKM didasari untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kemampuan numerasi dan literasi sekolah yang saat ini rendah.

Pun, menurut assesment nasional yang di lakukan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbud), saat ini Papua dan Papua Barat berada di bawah kompetensi minimum.

"Kita angkanya 2 sampai 0, itu rendah nilainya. Untuk Papua dan Papua Barat assesment nasional dibawah kompetensi minimum, standarnya harus angka tiga keatas," katanya.

Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Melam Hili, Endang Wuriyani mengatakan sekolah pada tahun lalu sempat terdaftar sebagai sekolah yang menerapkan IKM tetapi statusnya sebagai mandiri belajar.

Endang memaparkan kendalanya adalah faktor guru yang belum mau berubah, faktor usia, dan rasa nyaman di zona mengajar saat ini.

Ia mengakui dengan status itu penerapan IKM belum berjalan sepenuhnya, karena kebanyakan guru belum paham meski begitu pihaknya sudah mulai mengikuti perubahan yang di lakukan oleh kementerian dengan merubah status dari mandiri belajar secara perlahan-lahan.

"Kami belum jalan karena belum paham, saya merasa lebih kuat lagi untuk diterapkan di tahun ajaran baru dengan harapan benar-benar di terapkan disecara menyeluruh," jelasnya.

Endang menambahkan dari 24 guru di sekolah belum ada satu pun guru yang termasuk guru penggerak.

Baca juga: Ini 4 Program Besar Dalam Merdeka Belajar di Papua

"Kebanyakan guru kami ditas 50 tahun dan tidak masuk kategori itu. Ada yang lain tapi belum siap," jelasnya.

Sementara itu, Pengawas sekolah dasar di Bonggo, Kabupaten Sarmi, Alton Mataputun mengatakan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pengawas yakni mendampingi, memonitoring, dan memastikan kegiatan pembelajaran berjalan di 13 sekolah binaanya.

Sebagai pengawas di Distrik Bonggo dan Bonggo Timur, di Kabupaten Sarmi ada 19 sekolah yang telah mendaftar penerapan IKM.

Namun pemerintah setempat tidak mewajibkan penerapan tersebut. Sehingga menjadi kewenangan sekolah untuk mendaftar secara mandiri.

"Rata-rata kepala sekolah ada di zona nyaman mereka tidak mendaftar karena tidak mau," ujarnya.

Lebih lanjut, karena itu, dalam mendampingi kepala-kepala sekolah di Bonggon ia biasanya akan menyisipkan materi IKM untuk memberikan dorongan kepada sekolah.

"Di sekolah binaan saya bilang lebih bagus untuk pembelajaran menerapkan IKM tapi kembali kepada kepala sekolah. Mereka kebanyakan tidak mau repot dengan kebijakan baru," ujarnya. (*)