Disdukcapil dan DPMK Papua Pegunungan Gelar Pembinaan Aparatur Desa dan Program TEKAT

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Pemberdayaan Kampung Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Program Transformasi Ekonomo Kampung Terpadu yang biasa disebut TEKAT di Hotel Baliem Pilamo, Sabtu (15/07/2023) di Wamena.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr Sumule Tumbo yang diikuti Kepala Dinas Dukcapil dan DPMK Papua Pegunungan Margaretha Rumbekwan.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo Kukuhkan Bunda Paud

Selain itu juga hadir, Kementerian Daerah Tertinggal Direktur Pemasaran, Drs Esau Renmau dan Kementerian BPSDM  Dalam Negeri, Drs Oktovianus Rohandra, 8 Kepala Dinas DPMK Kabupaten serta seluruh pendamping distrik se-Papua pegunungan.

Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr Sumule Tumbo, dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan undang-undang Desa,  peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan APBD Dana Desa  ini sebagai ujung tombak memberikan pelayanan kepada masyarakat  yang ada di tingkat kampung.

“Oleh sebab itu, saya pesan dana kampung digunakan sesuai petunjuk pusat agar pembangunan apapun yang diprogramkan oleh pemerintah itu bisa dirasahkan oleh masyarakat,” katanya.

Sumule menjelaskan, secara nasional intruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa  pembangunan mulai dari pinggiran, khususnya daerah yang terpencil dan jauh dari aksesibilitas baik jaringan, transportasi, karena itu suatu perencanaan yang kongrit untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami bersyukur bahwa pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan afirmasi kepada Provinsi Papua secara menyeluruh secara khusus di Papua Pegunungan. diberikan kewenangan, maka kita bersama-sama untuk mengatasi masyarakat kita ditingkat kampung,” jelasnya.

Baca juga: 22 Pengguna Kendaraan Ditilang di Wamena Papua Pegunungan, Begini Penyebabnya

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang sudah diberikan itu untuk mengelola secara  efektif, efisien, transparan dan akuntabel  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga APBD Desa harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil dan DPMK Provinsi Papua Pegunungan Margaretha Rumbekwan menyampaikan apresiasi kepada Sekda Papua Pegunungan yang telah hadir dan membuka kegiatan ini.

Baca juga: Timsel KPU Papua Pegunungan Buka Pendaftaran Calon KPU Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya dan Pegubin

Margaretha menjelaskan, kegiatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil dan DPMK Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor : 2.13.04.1.01 yaitu tentang pembinaan aparatur desa.untuk memberikan pembekalan kepada peserta yang fasilitasi serta mendukung program transformasi di Provinsi Papua Pegunungan.

“Tujuannya kami adalah meningkatkan pendapatan masyarakat serta tata kelola pemerintahan dana desa yang lebih baik serta alokasih dana desa untuk membangun ekonomi desa,” jelasnya.

Ia mengajak kepada seluruh Kabupaten, Distrik dan Kampung dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memberdayakan masyakat kampung yang mampu berkontribusi pada transformasi perdesaan di wilayah Indonesia timur khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Presiden Jokowi Soroti Situasi Papua Pegunungan di Sidang Kabinet Paripurna 2023

“Kegiatan ini adalah pembinaan aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dirinya berharap kepada seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan bahwa semua yang hadir pada hari ini bisa menerima apa yang disampaikan oleh pembicara

“Sehingga ini semua dapat kami harapkan, dengan hasil yang baik dengan pemahaman yang baik, kemudian yang hadir ini juga menjadi agen-agen perubahan intinya di masyarakat,” harapnya. (**)