Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Keerom Bakal Gandeng RSUD Dok 2 Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom, Provinsi Papua, di bawah kepemimpinan Bupati Piter Gusbager terus berkomitmen untuk memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tekad dan komitmen itu, dalam waktu dekat, Pemkab Keerom akan melakukan kerja sama dengan pihak RSUD Dok 2 Jayapura.

Baca juga: Pemkab Keerom dan Koodim 1701 JYP Bakal Bangun Sekolahan di Perbatasan Pegunungan Bintang

Direktur RSUD Dok 2 Jayapura, Aloysius Giay mengatakan, rencana itu pihaknya sudah bertemu dengan jajaran Pemkab Keerom.

Dalam pertemuan tersebut, bersepakat secara lisan, bahwa seluruh pasien rujukan dari Keerom akan dibiayai oleh pemerintah daerah, baik untuk pasien BPJS maupun, Non BPJS.

"Untuk itu, dalam waktu dekat, kami akan MoU bersama Pemkab Keerom," kata Aloysius di Arso.

Berdasarkan rencana itu, menurut Aloysius, pihaknya akan melakukan klaim data untuk pasien dari Kabupaten Keerom.

Dengan begitu, para pasien rujukan nanti bisa mendapatkan hak dan kewajiban mereka, sesuai komitmen MoU mereka.

"Jadi tugas kami di RSUD Dok II tinggal bagaimana memberikan pelayanan dengan baik kepada seluruh pasien yang dirujuk dari Keerom," ujarnya.

Baca juga: Bupati Piter Gusbager Janji Program PSR Untuk Meningkatkan Nasib Petani Sawit di Keerom

Sebagai Direktur Utama RSUD Dok 2, Aloysius juga memberi penghargaan kepada Bupati Keerom, Piter Gusbager, yang terus berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat kecil.

Sementara, Bupati Piter Gusbager mengatakan, selain RSUD Dok 2 Jayapura, Pemkab Keerom juga bakal melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit lainnya, seperti RS Provita dan RS Dian Harapan.

"Anggarannya sudah masuk dalam APBD tahun ini, dan kita akan segera kongkritkan MoU," kata Piter.

Baca juga: Pemkab Keerom Terapkan Aplikasi E-Office, Bupati Piter Gusbager: Ini Sejarah bagi Kami

Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah positif, dan itu diperuntukan untuk seluruh masyarakat Keerom yang tidak mampu.

"Jadi masyarakat Kabupaten Keerom yang OAP dan Non OAP masuk dalam kerjasama sesuai perjanjian dan pasal yang nantinya mengatur," katanya. 

Untuk itu kata Piter, kedepan nanti, Sekretaris daerah (Sekda) dan Dinas Kesehatan akan melakukan pendataan kepada masyarakat yang sudah dan belum memiliki KTP.

Baca juga: Harapan Disperindagkop Kabupaten Keerom terkait Pelatihan: Meningkatkan Daya Saing UMKM

Pendataan itu dilakukan untuk seluruh masyarakat, baik itu OAP dan Non OAP, karena mereka akan sasar nantinya.

"Saya minta konsep dan mekanismenya harus klir. Sehingga kerjasama ini benar-benar bisa menjadi tujuan yang mulia, untuk menyelamatkan semua orang, sebab pelayanan kesehatan wajib diperhatikan," terangnya. (*)