MSF Papua Perkuat Kebijakan Pemerintah Bersama Berbagai Pihak

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Forum Mitra Pembangunan Stakeholder atau Multi Stakeholder Forum (MSF) dorong kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama berbagai pihak.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Terbatas Untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT PPMA) Papua, Naomi Marasian di sela-sela rapat koordinasi mitra kerja bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura di Sentani, Distrik Sentani, Selasa (25/7/2023).

Naomi mengatakan, kegiatan itu menindaklanjuti proses dan koordinasi yang sudah di bangun oleh pemerintah dan berbagai pihak Non-Governmental Organization (NGO), Masyarakat Adat, dan dewan adat.

Baca juga: Pemkab Jayapura Lakukan Promosi Kebijakan Ramah Lingkungan Melalui MSF di Papua

PT PPMA dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam kegiatan MSF menjadi strategi dalam kegiatan penguatan dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura.

Dikatakan, untuk membangun ruang sinergis bersama untuk meningkatkan kolaborasi dan peran para pihak untuk memperkuat kebijakan di daerah tetapi juga mendorong kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan.

"Berbicara mengenai hutan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa bicara hutannya saja, tapi bagaimana menjaga nilai-nilai sosial budaya yang hidup Masyarakat Adat yang hidup di kawasan hutan atau di dalam hutan," ujarnya.

Adapun inisiatif bersama itu dilanjutkan dengan merumuskan isu strategis untuk menjadi target guna memperkuat kebijakan daerah bersama perangkat daerah teknis terkait dan NGO.

Tetapi juga kebijakan pembangunan, pemberdayaan, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai partisipasi keberlanjutan, kelangsungan kehidupan yang menjadi nilai bersama yang dipegang.

PT PPMA didukung Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation berharap kegiatan itu menjadi ruang bersama yang membahas isu-isu strategis merujuk pada visi misi pemerintah daerah. Yang kemudian membentuk ruang kolaborasi dan koordinasi dengan para pihak.

"Inisiatif ini dengan Bappeda, GTMA, peserta yang hadir ada dari LSM, Masyarakat Adat. Kegiatan akan berlangsung dua hari," jelasnya. (*)