Kumpulkan Kepala Kampung se-Kabupaten Keerom, Ini Arahan Bupati Piter Gusbager

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Ahmad Buendi Ginting

TRIBUN-PAPUA.COM, KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom yang dipimpin langsung oleh Bupati Keerom Piter Gusbager melakukan rapat kordinasi dengan Para Kepala Kampung se-Kabupaten Keerom yang dilaksanakan di Gedung Aula Pramuka, Senin (21/8/2023).

Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Keerom, Trisiswanda Indra memaparkan, pertemuan tersebut mengenai alokasi dana desa tahap pertama, prioritas pembangunan di Kabupaten Meerom dan situasi kamtibmas menjelang pemilu pada Tahun 2024 dan pemilihan 30 kampung yang dilaksanakan pada september mendatang.

Baca juga: ASN Keerom Diminta Lebih Fokus dalam Pelayanan kepada Masyarakat

Sementara itu Bupati Keerom, Piter Gusbagermengatakan, pertemuan rapat kordinasi bersama Kepala Kampung dan Kepala Distrik se Kabupaten Keerom tersebut antara lain mengevaluasi SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) yang berimbas pada keterlambatan pencairan ADD tahap satu.

Bupati Piter menambahkan, dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, terdapat beberapa hal yang dibahas dan menjadi fokus perhatian.

Evaluasi SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap satu yang berimbas pada keterlambatan pencairan ADD.

Hal ini menjadi perhatian penting karena ADD sangat berpengaruh pada pembangunan di tingkat kampung.

“Evaluasi program dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Kabupaten Keerom hingga tingkat kampung untuk memastikan program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan efektif,” kata Bupati Piter.

Dikatakan, penanganan stunting dan kemiskinan ekstream. Untuk itu, pemkab Keerom berupaya menekan angka stunting dan kemiskinan ekstream dengan mengevaluasi dana desa yang bisa digunakan untuk penanggulangan masalah tersebut di tingkat kampung.

Baca juga: Bangkitkan Pelayanan Kesehatan, Ini yang Dikerjakan TNI di Puskesmas Towe Hitam Keerom

Oleh karena itu, penyusunan APBK harus sesuai dengan aturan dan juknis yang ada agar anggaran desa tahun 2023 dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Pembangkitan ekonomi. Selain penanganan stunting dan kemiskinan ekstream, kami juga memperhatikan pembangkitan ekonomi di tingkat kampung.”

“Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah,” sambungnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Keerom Piter Gusbager menekankan, anggaran desa harus masuk didalamnya stunting, penanganan kemiskinan ekstream, dan pembangkitan ekonomi.

“Penyusunan APBK harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan juknis yang ada agar anggaran desa dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” pungkas Bupati Piter. (*)