Ratusan Mahasiswa Papua di Dalam dan Luar Negeri Terancam Putus Kuliah, Beasiswa Otsus Disorot KPK

"Sekarang kita lagi butuh uang, benar-benar butuh support. Kan percuma saja kita belajar bagus-bagus, nilai kita IPK di atas tiga, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah. "Kita berusaha dan berjuang untuk Papua tapi pemerintah tidak mau dorong," lanjut Calvin.

Sebenarnya, kata Calvin, persoalan anggaran beasiswa yang mandek ini sudah tercium sejak semester pertama, pertengahan tahun lalu.

Saat itu, mahasiswa jurusan Matematika terapan ini terpaksa bekerja di restoran berbulan-bulan demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Kegiatan belajar terganggu oleh kegiatan kerja itu. Aku mau belajar tapi nggak ada uang makan. Apalagi kan kita mahasiswa luar negeri. Jadi kalau nilainya turun itu benar-benar dihakimi," tambah Calvin yang masih mempertahankan IPK di atas tiga.

Calvin adalah bagian dari 622 mahasiwa yang dilaporkan Aliansi Internasional Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri (IAPSAO) yang terdampak mandeknya beasiswa Otsus.

Koordinator Utama IAPSAO, Meilani S. Ramandey, mengatakan sebagian mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus bahkan memilih pulang agar visanya tidak hangus.

"Visa diperpanjang harus bayar tuition fee-nya [biaya kuliah]. Jadi lebih dari lima mahasiswa bermasalah di perpanjangan visa," kata Mei - panggilan Meilani S. Ramandey.

Mei mengatakan mahasiswa yang masih bertahan kuliah ini sangat bergantung "kebaikan" kampus dalam memberikan toleransi.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Beasiswa Otsus 2022 Masih Jadi Tanggung Jawab Pemprov Papua

Mahasiswa S3 jurusan biologi kelautan Universitas Myazaki di Jepang ini juga mengaku harus cari kerja sampingan demi menutup biaya hidup. Semestinya, biaya hidup juga ditanggung beasiswa.

"Kewalahan kami harus ke kampus, minta mediasi ke pihak kampus, minta perpanjangan pembayaran tuition fee takutnya terlambat... Jadi tidak fokus untuk penelitian," jelas Mei.

Dalam akun Instagram IAPSAO, terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang mencurahkan hatinya, karena harus bekerja secara ilegal agar tetap bisa berkuliah.

Data terakhir menunjukkan 3.171 penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang sedang menjalani studi diperkirakan terancam putus pendidikan karena anggaran dari pemerintah mandek.

Mahasiswa penerima beasiswa ini tersebar di dalam negeri dan luar negeri.

Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan program yang digelontorkan melalui dana Otonomi Khusus.

Program ini awalnya bernama '1.000 Doktor' di era Gubernur Barnabas Suebu, yang kemudian dilanjutkan Gubernur Lukas Enembe menjadi 'Siswa Unggul Papua'.