Pemprov Papua Tengah Bentuk 4 Satuan Tugas: Untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, mengungkapkan bahwa pihaknya membentuk 4 satuan tugas (satgas) dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

Hal ini, kata Ribka, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, inflasi, dan angka pengangguran.

“Adapun 4 satgas yang dibentuk antara lain, Satgas Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Satgas Inflasi, Satgas Penanganan Stunting, dan Satgas Penanganan Pengangguran,” ujar Ribka saat menerima bantuan dari PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk penanganan stunting di Timika, Senin (4/9/2023).

Ribka menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi pembentukan satgas tersebut.

“Saya telah memerintahkan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah untuk menyiapkan segala kebutuhan satgas dan juga menyiapkan tim,” terangnya.

Selain itu Ribka Haluk juga telah memerintahkan sekda dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggungjawab mengajukan tim teknis yang terlibat dalam satgas tersebut.

Saat ini tim juga tengah menyiapkan konsep penanganan di masing-masing satgas sembari menunggu tim dilantik.

Diketahui, terdapat 2.671 warga Papua Tengah yang terdampak stunting.

“Namun, data ini masih harus dikaji ulang, mengingat 2 kabupaten, dalam hal ini Intan Jaya dan Dogiyai, belum memiliki data riil,”

Ke depan, sambung Ribka, pihaknya tetap mengawal pelaksanaan program stunting di Papua Tengah.

Kita juga akan libatkan anak-anak muda yang pengangguran, sehingga mereka bisa dilibatkan dalam satgas ini.

“Dengan melibatkan anak muda, tujuannya baik dalam mengurangi angka pengangguran yang datanya saat ini berjumlah 5.000 orang,” tuturnya.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, PTFI Serahkan 3.000 Paket untuk Pemprov Papua Tengah

Ribka Haluk menambahkan menurut data BKKBN jumlah masyarakat di Papua Tengah dengan kondisi miskin ekstrem sebanyak 169.538 orang. Sehingga diharapkan satgas harus mampu menurunkan angka tersebut.

“Nanti jumlah satgas sekitar 200 orang yang akan bekerja keras 3 bulan ke depan. Satgas akan di isi ASN sebagai intansi teknis dan melibatkan anak-anak yang belum bekerja dan elemen masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Ribka Haluk berterima kasih kepada PT. Freeport Indonesia yang menyatakan komitmennya untuk membantu dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk keuangan, materil, moril dan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah.