Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat bersama DPD RI dan PT Freeport, Ini yang Dibahas

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komite II DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadakan rapat tentang penyelesaian dampak Limbah Tailing yang dialami Masyarakat di Kabupaten Mimika.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah setekolder mulai dari DPR Papua, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (11/9/2023) di Jakarta.

Berikut 5 poin yang diperoleh dalam rapat tersebut:

1.       Pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian.

2.       Program-progam PTFI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifal local masyarakat setempat.

3.       PTFI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.

4.       PTFI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otawa bersama pemerintah.

5.       Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah Tailing PTFI.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam memfasilitasi aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat kepada DPR Papua dan dilanjutkan ke DPD RI mengenai dampak limbah tailing yang dialami masyarakat di Kabupaten Mimika.

“Pada prinsipnya, kami terus konsisten memfasilitasi, memediasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada DPD RI.”

“Kita bersyukur sudah ada kesepakatan yang diputuskan bersama atas dampak limbah tailing yang dialami masyarakat,” ungkap Ribka.

Baca juga: Ribka Haluk Minta Bupati Mimika Laksanakan Program Prioritas Nasional

Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menerangkan pertemuan ini dilakukan merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat melalui DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI.

Tentunya ini merupakan respon yang positif dilakukan, mengingat PTFI memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat yang terdampak.

“Selama ini melalui program corporate social responsibility (CSR), sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah baik terhadap masyarakat yang terdampak.”

“Bahkan di daerah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang, PTFI telah menyampaikan ada sekitar kurang lebih Rp 300 miliar telah mereka gelontorkan,” jelasnya.