Komisi VI DPR RI Dukung PLN Wujudkan Sinergi BUMN dalam Transisi Energi

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendukung langkah PLN dalam menjalankan transisi energi di Indonesia lewat kolaborasi dan sinergi Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mengatakan, pihaknya mendukung langkah PLN dalam memastikan pelaksanaan transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) dengan tetap memperhatikan ketahanan finansial dan keandalan sistem kelistrikan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemadaman Listrik di Kota Jayapura, Ini Jawaban PLN

"Kami mendukung PLN untuk menjalankan transisi energi untuk menuju target NZE. Kami juga mendukung PLN meningkatkan sinergi antara BUMN dalam melaksanakan transisi energi dalam kolaborasi yang saling menguatkan," kata Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PLN, di Jakarta pada Senin (2/10/2023).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN telah menyusun peta jalan yang komprehensif untuk transisi energi.

Termasuk di dalamnya berbagai inisiatif dekarbonisasi sektor kelistrikan dan penguatan kolaborasi antar BUMN guna membangun ekosistem energi hijau.

"PLN berkomitmen mendukung program transisi, langkah ini bukan karena perjanjian internasional, tetapi karena kesadaran untuk memastikan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.”

“Kami juga memastikan perjalanan transisi energi akan berdampak positif bagi masyarakat," ungkap Darmawan.

Baca juga: Hari Batik Nasional, Direksi PLN Tampilkan Busana Adat Solo dan Yogyakarta di Istana Negara

Terkait dekarbonisasi sektor kelistrikan, PLN fokus untuk terus mengurangi porsi pembangkit berbahan bakar fosil dan meningkatkan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT).

PLN sejak Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, sudah mengeluarkan peta jalan untuk mencapai NZE pada tahun 2060.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya juga telah dilakukan PLN, di antaranya PLN menghapus rencana pembangunan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), membatalkan 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani kontrak jual beli tenaga listrik, mengganti 1,1 GW PLTU dengan EBT, mengganti 800 megawatt (MW) PLTU dengan gas, hingga bersama pemerintah mengeluarkan RUPTL paling hijau sepanjang sejarah dengan rencana pembangunan EBT sebesar 51,6 persen atau 21 GW.

Baca juga: Inovasi PLN ‘SuperSUN’, Raih Juara SDG Innovation Summit 2023 di New York, Amerika

PLN juga telah merancang skenario transisi energi di Indonesia melalui Accelerated Renewable Energy Development untuk mengatasi missmatch antara lokasi episentrum EBT yang jauh dari pusat ekonomi dan industri.

PLN membangun green enabling smart grid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations.

“Skenario ini akan mengakselerasi penambahan pembangkit energi terbarukan hingga 75 persen dengan tetap menjaga keandalan sistem, serta meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dari sebelumnya 22 GW (business as usual) menjadi 60 GW pada 2040,” jelas Darmawan.