Massa KNPB Sentani Bergerak ke Perumnas III Jayapura, Buchtar Tabuni Tanggung Jawab Atas Aksi ULMWP

Buchtar yang juga Penanggung Jawab Aksi, menuding aparat TNI dan Polri melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Dogiyai, Fakfak, Yahukumo, Nduga, Pegunungan Bintang, dan daaerah lainnya di wilayah Tanah Papua.

"Hal ini menyebabkan 13 orang tewas, tujuh orang luka-luka, 16 ditangkap, dan sekitar 64.000 orang mengungsi,” kata Buktar dalam seruan aksinya yang diterima Tribun-Papua.com. 

Selain itu, kata Buchtar, Indonesia telah menempatkan sebanyak 47.261 personel militer dan ada sekitar 445 perusahaan di Papua yang bergerak di bidang pertambangan mineral minyak gas, pengusahaan hutan dan perkebunan sawit.

Baca juga: Aksi ULMWP Dikecam, Tokoh Adat dan Pemuda Papua Sampaikan Pernyataan Sikap: Baca Sejarah Pepera!

Menurut Buchtar, sesuai dengan situasi luas Papua saat ini dan communike MSG 24 Agustus 2023, maka ia menyerukan kepada rakyat Papua untuk bergabung dalam aksi demonstrasi damai.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua dan mendukung pertemuan IPWP 18 Oktober 2003 untuk mendesak kunjungan komisi HAM PBB ke West Papua sesuai Komunika MSG," katanya.

Tokoh Adat dan Pemuda Papua Kecam ULMWP

Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua menolak segala pembohongan publik yang dilacarkan oleh ULMWP terkait isu Papua selama ini.

Sejumlah tokoh itu adalah Ketua DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Max Abner Ohee, Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Papua, Yanto Eluay, Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay, Kepala Suku Besar Kabupaten Keerom, Hermn Yoku, serta sejumlah tokoh intelektual dan komunitas pemuda Papua. 

Ketua DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Max Abner Ohee mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi propaganda ULMWP.

Max yang juga anak dari almarhum Ramses Ohee, tokoh pejuang Pepera 1969, mengimbau anak Papua agar lebih giat belajar, sehingga bisa menerapkan ilmu yang diperoleh untuk kemajuan masyarakat.

"Jangan terprovokasi dengan kelompok tertentu atau ULMWP dan kelompok OPM yang selama ini merugikan generasi muda Papua," ujar Max dalam konferensi pers, usai diskusi terkini soal isu Papua di Rumah Kebangsaan, Kota Jayapura, Senin (16/10/2023).

Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Papua, Yanto Eluay, menegaskan status politik hingga integrasi Papua dengan Republik Indonesia sudah final.

Selain itu, isu disintegrasi Papua oleh kelompok tertentu yang dilancarkan setiap tahun, sudah tidak relevan lagi.

Baca juga: Polisi Jaga Ketat Wilayah Sentani Jelang Aksi ULMWP di Jayapura Besok: Cek Titik Rawan Massa

Sebaliknya, Yanto Eluay yang juga Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura mempertanyakan posisi Buchtar Tabnuni, Benny Wenda dan sejumlah pihak dalam upaya memisahkan Papua dari Indonesia.

Sebab, sejarah gabungnya Papua dalam bingkai NKRI sudah tercatat dalam sejarah Pepera 1969. 

Menurutnya, tokoh masyarakat dan adat paling andil dalam proses integrasi Papua, baik di pesisir dan wilayah pegunungan; bukan perorangan.

"Kami berharap generasi muda belajar memahami semua itu, sehingga dalam menyikapi sesuatu hal terkesan tidak paham," ujarnya. (*)