TOPIK
Aksi Massa di Jayapura
-
Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia menghentikan seluruh bentuk investasi dan pendropan militer di Tanah Papua.
-
Ratusan simpatisan pun turun ke jalan lalu menduduki Kantor Bupati Jayapura untuk menyampaikan aspirasi.
-
Rata-rata nilai ADK di 139 kampung pun tak jauh beda. Sementara terhitung ada 70 kampung belum menerima alokasi ADK.
-
Otsus pada dasarnya dirancang untuk memberikan ruang bagi orang asli Papua dalam menentukan arah pembangunan di daerah mereka.
-
Mereka juga menyuarakan isu pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang disebut sedang terjadi di beberapa wilayah konflik.
-
Lautan massa dari kelompok Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua itu berakhir ricuh.
-
Empat orang mahasiswa yang ditangkap polisi yakni Nopelianus Dogopia, Amoros Yeimo, Rio Yalak, Danilson Darki Uropmabin.
-
Bayage menegaskan bahwa Pepera 1969 adalah bentuk manipulasi sejarah yang melanggengkan dominasi Indonesia di Papua.
-
Negosiasi yang dilakukan penanggung jawab aksi, Darki Uropmabin, dengan Kapolsek Heram Iptu Bernadus Y.Ick,
-
Yulianus mengaku saat kejadian itu dicegat oleh salah seorang polisi berpakaian preman di depan gapura Uncen.
-
Massa menyebut aparat melakukan pemukulan terhadap negosiator. Situasi semakin ricuh hingga terjadi bentrokan.
-
Kompol Yulianus Samberi, mengatakan, aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan jalannya aksi.
-
Massa aksi juga menuding bahwa keberadaan militer di Papua sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi.
-
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sampaikan 11 tuntutan dalam aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Rabu (24/9/2025).
-
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/9/2025).
-
Terkait aksi demonstrasi di Jayapura, Direktorat Samapta Polda Papua menurunkan empat peleton pasukan Pengendalian Massa (Dalmas).
-
Aparat keamanan menerjunkan 750 personel gabungan untuk mengamankan demo di Distrik Abepura dan Distrik Heram, Rabu (24/9/2025).
-
Ruang demokrasi di Papua semakin sempit akibat tindakan aparat yang menghadang demonstrasi mereka.
-
Massa aksi juga menegaskan bahwa tanah masyarakat adat di Papua telah banyak dirampas oleh kepentingan investasi.
-
Aksi tersebut menjadi bentuk protes dan seruan agar negara segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
-
Mereka menyoroti berbagai persoalan yang terjadi selama PSU. Hasil formulir C1 yang dinilai tidak transparan dalam tahapan KPU Papua.
-
Aksi ini berlangsung tertib dan dikawal aparat keamanan, dengan semangat menjaga Papua sebagai tanah damai.
-
Setelah menyampaikan aspirasi di DPR Papua, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke Polda Papua dengan tujuan yang sama.
-
Protes terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal, penebangan liar, serta kebijakan operasi militer di Papua. Bahlil diminta setop tambang.
-
Meski begitu, massa aksi tak diperbolehkan bersikap anarki tetapi santun dan berwibawa karena akan mengorbankan diri sendiri dan orang lain.
-
Pantauan Tribun-Papua.com pagi ini, polisi berjaga-jaga di Taman Imbi, Polda Papua, dan Kantor DPR Papua.
-
Ini menyusul kemarahan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah akibat ulah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni dan kolega yang menyulut amarah rakyat.
-
Wakapolres Jayapura Kompol Erol Sudrajat, bersama Kabag Ops AKP Suheriono memimpin upaya negosiasi agar massa tidak menutup jalan.
-
Memperingati 63 tahun perjanjian New York atau New York Agreement dan peristiwa rasisme tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya.
-
Mereka menuntut agar kegiatan tersebut dikembalikan kepada BEM selaku perwakilan mahasiswa.