Daftar 11 Tuntutan KNPB dalam Aksi Demo di Jayapura Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/9/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

Ada sebelas tuntutan yang disampaikan KNPB dalam unjuk rasa tersebut.

Tuntutan itu disampikan oleh Ketua Umum KNPB sekaligus penanggung jawab aksi, Agus Kosay di Lingkaran Abepura.

Berikut sebelas tuntutan KNPB yang dibacakan Agus Kosay pada demo hari ini:

Baca juga: Gelar Demo di Jayapura, KNPB Minta Pemerintah Hentikan Investasi yang Rugikan Masyarakat Papua

1. Menuntut pemerintah Indonesia menutup seluruh perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, migas, dan investasi lainnya yang merampas tanah adat, merusak lingkungan, dan memiskinkan rakyat Papua.

2. Menolak segala bentuk perampasan tanah milik masyarakat adat Papua yang dilakukan atas nama pembangunan maupun kepentingan investasi.

3. Menuntut pemerintah segera menarik seluruh aparat militer organik dan non-organik dari tanah Papua, karena keberadaan mereka hanya untuk melindungi kepentingan modal, bukan rakyat.

4. Menuntut penghentian pendekatan militer dalam penyelesaian persoalan di Papua dan mendesak penyelesaian pelanggaran HAM dengan cara-cara yang adil dan bermartabat.

5. Mendesak pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB yang mengakibatkan puluhan ribu rakyat mengungsi di berbagai wilayah, seperti Maybrat, Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.

Baca juga: Demo di Jayapura, Polda Papua Terjunkan 4 Peleton Pasukan Dalmas

6. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik Papua yang ditahan di berbagai penjara di Indonesia.

7. Menuntut penegakan hukum terhadap pelaku ujaran rasis terhadap orang Papua, serta menghentikan praktik diskriminasi yang merendahkan martabat bangsa Papua.

8. Menuntut pemerintah membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis internasional untuk meliput situasi nyata di Papua tanpa sensor.

9. Mendesak pemerintah menutup seluruh perusahaan asing dan nasional di Papua serta memberikan ruang demokratis bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang damai.

10. Menuntut pemerintah Indonesia menanggapi desakan komunitas internasional, termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF), serta membuka akses bagi pemantau independen maupun Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua.

11. Menolak kehadiran Presiden Prabowo Subianto di forum PBB, karena rekam jejaknya terkait pelanggaran HAM berat dianggap tidak layak mewakili rakyat Indonesia, terlebih rakyat Papua. (*)