Massa KNPB Sentani Bergerak ke Perumnas III Jayapura, Buchtar Tabuni Tanggung Jawab Atas Aksi ULMWP

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Sekelompok anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dari Sentani bergerak menuju Kampwolker, kawasan Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (17/20/2023) pagi.

Mereka bergabung dengan aksi massa Gerakan Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dikomandoi Buchtar Tabuni.

ULMWP menggelar aksi massa guna mendesak pemerintah Indonesia membuka asas kunjungan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkunjung ke Papua.

Rencana aksi akan digelar mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai.

Pantauan Tribun-Papua.com, massa mulai berkumpul di Kampwolker.

Tampak sejumlah aktivis, pemuda dan mahasiswa juga bergabung dengan massa aksi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aksi Massa di Jayapura, ULMWP Desak Pemerintah Beri Akses Dewan HAM PBB ke Papua

"Kami ajak seluruh masyarakat yang ada di Port Numbai Wilayah Tabi, mari kita bersama menyuarakan dukungan kita," kata seorang orator KNPB Sentani, disambut seruan demonstran lainnya.

"Papua merdeka, hidup ULMWP Papua merdeka," seru mereka saat bergerak ke Kampwolker.

"Selamat datang KNPB Sentani, kita akan munggu kawan-kawan kita lainya," sambut seorang orator lainnya.

Pada Senin (16/20/2023), selebaran berisi seruan aksi oleh ULMWP disebar kepada publik.

Dalam seruan itu, ULMWP menyerukan masyarakat Papua bergabung menggelar aksi hari ini.

Adapun aksi massa akan dipusatkan di Perumnas III Waena.

Penanggungjawabnya adalah Buchtar Tabuni.

Sementara, titik penjemputan massa di Doyo Baru, Pos 7 Sentani, Expo Waena, Perumnas 3, Lingkaran Abepura, Entrop, Taman Imbi Kota Jayapura, dan Dok 5 Yapis.

Deklarator ULMWP, Buchtar Tabuni, menuding pemerintah Indonesia terus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat Papua sejak Juni hingga September 2003.

Buchtar yang juga Penanggung Jawab Aksi, menuding aparat TNI dan Polri melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Dogiyai, Fakfak, Yahukumo, Nduga, Pegunungan Bintang, dan daaerah lainnya di wilayah Tanah Papua.

"Hal ini menyebabkan 13 orang tewas, tujuh orang luka-luka, 16 ditangkap, dan sekitar 64.000 orang mengungsi,” kata Buktar dalam seruan aksinya yang diterima Tribun-Papua.com. 

Selain itu, kata Buchtar, Indonesia telah menempatkan sebanyak 47.261 personel militer dan ada sekitar 445 perusahaan di Papua yang bergerak di bidang pertambangan mineral minyak gas, pengusahaan hutan dan perkebunan sawit.

Baca juga: Aksi ULMWP Dikecam, Tokoh Adat dan Pemuda Papua Sampaikan Pernyataan Sikap: Baca Sejarah Pepera!

Menurut Buchtar, sesuai dengan situasi luas Papua saat ini dan communike MSG 24 Agustus 2023, maka ia menyerukan kepada rakyat Papua untuk bergabung dalam aksi demonstrasi damai.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua dan mendukung pertemuan IPWP 18 Oktober 2003 untuk mendesak kunjungan komisi HAM PBB ke West Papua sesuai Komunika MSG," katanya.

Tokoh Adat dan Pemuda Papua Kecam ULMWP

Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua menolak segala pembohongan publik yang dilacarkan oleh ULMWP terkait isu Papua selama ini.

Sejumlah tokoh itu adalah Ketua DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Max Abner Ohee, Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Papua, Yanto Eluay, Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay, Kepala Suku Besar Kabupaten Keerom, Hermn Yoku, serta sejumlah tokoh intelektual dan komunitas pemuda Papua. 

Ketua DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Max Abner Ohee mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi propaganda ULMWP.

Max yang juga anak dari almarhum Ramses Ohee, tokoh pejuang Pepera 1969, mengimbau anak Papua agar lebih giat belajar, sehingga bisa menerapkan ilmu yang diperoleh untuk kemajuan masyarakat.

"Jangan terprovokasi dengan kelompok tertentu atau ULMWP dan kelompok OPM yang selama ini merugikan generasi muda Papua," ujar Max dalam konferensi pers, usai diskusi terkini soal isu Papua di Rumah Kebangsaan, Kota Jayapura, Senin (16/10/2023).

Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Papua, Yanto Eluay, menegaskan status politik hingga integrasi Papua dengan Republik Indonesia sudah final.

Selain itu, isu disintegrasi Papua oleh kelompok tertentu yang dilancarkan setiap tahun, sudah tidak relevan lagi.

Baca juga: Polisi Jaga Ketat Wilayah Sentani Jelang Aksi ULMWP di Jayapura Besok: Cek Titik Rawan Massa

Sebaliknya, Yanto Eluay yang juga Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura mempertanyakan posisi Buchtar Tabnuni, Benny Wenda dan sejumlah pihak dalam upaya memisahkan Papua dari Indonesia.

Sebab, sejarah gabungnya Papua dalam bingkai NKRI sudah tercatat dalam sejarah Pepera 1969. 

Menurutnya, tokoh masyarakat dan adat paling andil dalam proses integrasi Papua, baik di pesisir dan wilayah pegunungan; bukan perorangan.

"Kami berharap generasi muda belajar memahami semua itu, sehingga dalam menyikapi sesuatu hal terkesan tidak paham," ujarnya. (*)