Umumkan Hasil Administrasi PPPK Guru dan Nakes, Sekda Jayawijaya: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Pemkab Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan (nakes) di pemerintahan setempat.

Sekda Jayawijaya Thony M. Mayor mengatakan, pengumuman nama-nama tersebut  sama sekali tidak ada intervensi pemerintah.

Baca juga: Kejaksaan Serahkan Empat Aset Kendaraan Roda Dua Milik Pemda Jayawijaya

Artinya, kata dia, kelulusan administrasi PPPK bukan ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan diangkat dari masing-masing sekolah, khususnya untuk tenaga guru.

“Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu diangkat oleh masing-masing puskesmas atau rumah sakit umum sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing," kata Thony kepada wartawan di Wamena, Selasa (17/10/2023).

Thony menyayangkan, ada pihak-pihak yang komplain mengapa nama-nama yang diumumkan itu kebanyakan didomanis pegawai non Orang Asli Papua (OAP).

Padahal, sambung dia, ini baru pada tahap seleksi administrasi.

"Kalau ada yang komplain kenapa OAP sedikit. Ini saya perlu jelaskan bahwa selama ini mereka (non OAP) itu sudah mengabdi dan sudah bekerja  lebih dari 5 tahun, sehingga mereka ini diminta untuk mendaftarkan diri di PPPK, jadi  mereka ini sudah cukup lama bekerja di lapangan," ungkap Thony.

Pada formasi tahun 2022, kata Thony, ada alokasi khusus bagi OAP sekitar 70 orang lebih, tetapi yang daftar tidak sampai 50 persen.

Baca juga: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jayawijaya Gelar Pelatihan Dasar Menjahit

Lalu, pemerintah kembali mengakomodir anak-anak asli Papua, tetapi lagi-lagi tidak ada OAP yang mendaftar.

"Padahal kami juga mau anak-anak putra daerah diprioritaskan tetapi tidak ada yang mendaftar, kebanyakan mereka lari ke politik dan lain-lain sehingga pemerintah mengakomodir sesuai dengan data-data yang ada," ujar Thony.

Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, tentunya  masih ada tahapan-tahapan lain yang harus dilalui, satu diantaranya adalah seleksi melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara online.

Dengan demikian, setelah mengikuti seleksi pemberkasan dan langsung dinyatakan lulus, masih ada lagi tahap berikutnya.

"Jadi mereka sendiri yang akan menentukan apakah lulus atau tidaknya, karena soal itu (lulus atau tidak lulus) itu masing-masing individu, bukan pemerintah daerah yang tentukan, karena itu secara online," pungkasnya. (*)