Kepala UPBU Wamena Dorong Pengelolaan Parkir Bandara dengan Sinergi Pemkab

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Pengelolaan parkir di Bandara Wamena dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau lembaga pihak ketiga lainnya.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Wamena, Fitrajaya Siwu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (30/7/2025).

"Kalau parkir itu memang bisa dikelola pemerintah daerah. Harapan saya juga bisa dikelola pemerintah daerah," ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Baca juga: Sriwijaya Mendarat di Wamena: Kisah Jhon Tabo dan Terbukanya Isolasi Udara Papua Pegunungan

Menurutnya, selama ini pengelolaan parkir di Bandara Wamena masih dilakukan melalui koperasi yang bekerja sama dengan pihak bandara. 

"Sistem ini diberlakukan karena bandara sendiri tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan parkir, melainkan harus dilakukan melalui pihak ketiga" ujarnya.

Fitrajaya menambahkan, hasil dari pengelolaan parkir tersebut dikenai pajak pendapatan yang disetorkan kepada pemerintah daerah.

Namun, untuk memungut retribusi secara sah, perlu ada kerja sama formal antara UPBU dan BUMD atau entitas legal lain milik pemda.

"Retribusi itu sah-sah saja, tapi harus ada BUMD yang bekerja sama dengan bandara. Kerja samanya mengacu pada aturan tentang pendapatan negara bukan pajak (PNBP), di mana pengelola parkir menyetorkan bagian pendapatan ke bandara melalui kontrak kerja sama," jelasnya.

Dengan adanya sinergi ini, ia berharap pengelolaan parkir di Bandara Wamena ke depan bisa berjalan lebih optimal, transparan, dan memberi manfaat bagi pemerintah daerah maupun pengelola bandara. (*)