Pemprov Papua Selatan Bahas RTRW dan KLHS: Tingkatkan Kemampuan Ekonomi Hingga SDM

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Kabupaten Merauke. 

FGD tersebut membahas sejumlah upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan SDM serta pengelolaan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca juga: Lantik 21 Kepala Dinas Pemprov Papua Selatan, Ini Wejangan Apolo Safanpo

Salah satu upaya Pemprov Papua Selatan dalam mewujudkan upaya tersebut, adalah dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan.

"Disusun pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program," ucap Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, kemarin. 

Dijelaskan Apolo,  Provinsi Papua Selatan memiliki tipologi ekosistem hutan hujan tropis, mangrove, dan savana.

Keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi hingga mencapai 200 jenis pepohonan dalam setiap hektar. 

Selain keanekaragaman tumbuhan, Provinsi Papua Selatan juga memiliki keanekaragaman hewan yang sangat tinggi, sebut saja burung Cenderawasih, kangguru, kasuari, kura-kura moncong babi, dan sebagainya.

"Dengan berbagai keanekaragaman hayati yang tinggi ini, proses pembangunan di Provinsi Papua Selatan harus memperhatikan prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan agar pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan dapat berlangsung secara selaras dan beriringan," tutur Apolo. 

Ia pun berharap Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik (KP) Rancangan RTRW dan KLHS RTRW Provinsi Papua Selatan 2023-2043, dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

"Selain itu, saya berharap kegiatan ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua masyarakat dan pemangku kepentingan," pungkasnya. (*)