Anies Baswedan Minta Kepala BIN Papua Barat Mundur, Dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar Bocor

TRIBUN-PAPUA.COM - Viralnya dokumen Pakta Integritas berisi berisi kesepakatan Pj Bupati Sorong siap memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024, direspon keras Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan.

Dokumen itu berisi tanda tangan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban.

Anies Baswedan pun mendesak Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban mundur apabila hal itu benar.

"Bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda enggak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral," ujar Anies saat ditemui di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Kepala BIN Diminta Tanggung Jawab soal Bocornya Dokumen Pakta Integritas di Kasus Pj Bupati Sorong

Menurut Anies, terbongkarnya pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong itu menyebabkan kepercayaan rakyat kepada negara menurun.

Ia menyayangkan hal itu apabalia benar adanya.

Anies menegaskan, seharusnya aparat negara bersikap netral dan menjaga lembaga mereka dari keberpihakan kelompok politik tertentu.

"Karena itu, bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi jangan gunakan negara," kata Anies.

"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari (pejabat) negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, menurunkan derajat negara," ujarnya lagi.

Anies mengatakan, negara tidak melarang orang memiliki aspirasi, tapi aspirasi tersebut tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok.

Anies lantas mengatakan, salah satu komitmen gerakan perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap para oknum yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi.

"Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu," kata Anies.

Sebelumnya, beredar pakta integritas yang ditandatangani Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban dengan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Baca juga: KPK Cokok Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Satu Pejabat BPK Papua Barat Daya Juga Ditangkap

Dalam Pakta Integritas yang viral di media sosial, tertulis:

"Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Moso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ bupati kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong
2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.

Kabinda Papua Barat Bungkam

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban bungkam terkait beredarnya Pakta Integritas yang diduga ditandatangani bersama dengan Pejabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso.

Kompas.com mendatangi Kantor Badan Intelijen Daerah Papua Barat di kawasan Reremi puncak distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari.

Ini dilakukan untuk mengonfirmasi Pakta Integritas yang viral di media sosial. Tetapi seorang petugas di kantor itu mengatakan pimpinanya sedang berada di luar.

"Pimpinan ke Jakarta pagi tadi," kata pegawai yang tidak menyebutkan namanya saat ditemui di pintu gerbang kantor.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Brigjen TNI KSP Silaban melalui saluran telepon aplikasi perpesanan WhatsApp sejak Rabu (15/11/2023). Tetapi belum ada tanggapan.

"Jenderal, saya izin konfirmasi dong terkait pakta integritas yang beredar," demikian bunyi konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp kepada Brigjen TNI KSP Silaban.

Masyarakat Minta Kabinda Tanggung Jawab

Organisasi masyarakat Parlemen Jalanan mendesak Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban bertanggung jawab atas bocornya dokumen Pakta Integritas berisi kesepakatan Pj Bupati Sorong siap memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Diketahui, viralnya dokumen tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso atas kasus suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat pada Senin (13/11/2023) sore.

Dokumen itu viral tak lama setelah diunggah oleh Benny K Harman melalui akun Twitternya pada Senin (13/11/2023) malam.

Baca juga: Yan Piet Mosso dan Pimpinan BPK Papua Barat Daya Jadi Tersangka, Jam Rolex dan Uang Rp1,8 M Disita

Warga net lalu menyerbu status Benny dengan berbagai komentar.

Ketua Parjal Papua Barat Ronald Mambieuw menyebut, apa yang dilihat hari ini merupakan Pakta Integritas yang dilakukan Kabinda Papua Barat terhadap kepala daerah.

"Jika itu benar maka sangat berbahaya alat negara digunakan untuk memenangkan pasangan tertentu," kata Ronald Mambieuw, Kamis (16/11/2023).

"Yang muncul saat ini baru satu kepala daerah, apakah hal yang sama juga dilakukan para kepala daerah lain dengan lembaga negara itu?" tanya Ronald. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies Minta Kabinda Papua Barat Mundur jika Tak Netral",