Pisah Sambut Pj Gubernur Papua Pegunungan, Wamendagri Minta Velix Wanggai Tuntaskan Agenda Prioritas

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan beberapa hal penting yang harus diprioritaskan dalam tahun 2023.

Utamanya adalah agenda nasional yang harus dilaksanakan oleh 4 DOB di Tanah Papua.

Mulanya, Wempi atas nama Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi kepada Nikolaus Kondomo yang bekerja sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan selama satu tahun, sejak terbentuknya provinsi ini.

Wamendagri menyebut nama Nikolaus Kondomo akan dicatat dalam sejarah DOB. 

Selanjutnya, capaian mantan Pj Gubernur Papua Pegunungan itu akan dilanjutkan oleh Velix Fernando Wanggai sejak dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 13 November 2023.

Baca juga: Velix Wanggai: Dari Kampus ke Istana hingga Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan

“Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi selama pemerintahan kurang lebih satu tahun. Kita akan evaluasi pertama kali penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun mulai dari Wamena,” ujar Wempi dalam acara pisah sambut Pj Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Kamis (16/11/2023).

Evaluasi selanjutnya menyasar Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Penjabat Gubernur diharapkan dapat meletakkan pondasi pemerrintahan yang kuat.

“Saya lihat di Provinsi Papua Pegunungan ada beberapa hal penting yang harus dilaksanakan dalam tahun ini, namun sampai saat ini belum jalan,” ungkapnya.

Wempi menyampaikan, sampai saat ini Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) belum terbentuk atau belum dilantik, sebagaimana DOB lainnya.

Bahkan, Kemendagri belum menerima data soal pembentukan MRP Papua Pegunungan.

Untuk itu, Velix Wanggai dan Sekda Papua Pegunungan, Sumule Tumbo diminta segera menyelesaikannya selama satu bulan.

"Kalau kita tidak sahkan MRP maka kursi DPR Provinsi maupun Kabupaten tidak dapat laksanakan. Saya mohon Pak Pj Gubernur yang baru agar memberikan atensi secara khusus supaya MRP ini sudah kita sahkan,” pesannya.

Selain itu, soal pelepasan lahan untuk dijadikan pusat kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan belum tuntas.

Meski begityu, kata Wempi, sejumlah masyarakat sudah menyampaikan kepada pihaknya bahwa lahan di Distrik Wouma dan Walesi sudah clear dan siap untuk dibangun.

“Saya yakin dan percaya bahwa Pj Gubernur yang baru ini adalah orang birokrat murni dan paham bagimana jalannya pemerintahan, sehingga saya yakin pak Sekda dan seluruh jajaran mendampingi untuk menyelesaikan lokasi pembangunan secepatnya.” 

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan dana untuk 4 DOB di Tanah Papua sebesar Rp 11,3 triliun.

Meski begitu, dana tersebut dikurangi menjadi Rp 6,9 triliun akibat tidak jelasnya status lahan untuk kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: PROFIL Velix Wanggai, Pj Gubernur Papua Pegunungan yang Dilantik Mendagri: Sepak Terjang Mentereng

Tak sampai di situ, dana tersebut juga dikurangi menjadi Rp 6,5 triliun akibat permasalahan yang sama.

Apabila dana tersebut tidak segera digunakan, maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.

“Sehingga saya minta harus mengambil langkah-langkah konkret untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Wempi.

Ia juga meminta Velix Wanggai segera menuntaskan NPHD untuk Pemilu 2024.

"Sampai dengan hari ini untuk Provinsi Papua Pegunungan NPHDnya belum."

“Saya mohon, karena ini harus wajib tahun anggaran ini 40 persen dan Tahun Anggaran 2024 nantinya 60 persen. Mendagri sudah memberi waktu pada 10 November namun sampai hari ini tidak ada,” pungkasnya. (*)