Velix Wanggai: Dari Kampus ke Istana hingga Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Velix Fernando Wanggai atau biasa disapa Velix Wanggai adalah Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, menggantikan Nikolaus Kondomo.

Velix dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 13 November 2023.

Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 110/P/2023, tentang perpanjangan masa jabatan, pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.

Velix Verinando Wanggai merupakan putera Kepulauan Yapen, Serui.

Velix Wanggai lahir pada 16 Februari 1972 di Jayapura, Irian Jaya (kini Papua), putra dari Sofyan Wanggai dan Ita Nurlita. 

Velix Wanggai juga adalah seorang aktivis, ahli hubungan internasional dan birokrat Indonesia.

Baca juga: Velix Wanggai Dilantik Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo Diganti

Sebelumnya, Velix menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 23 Agustus 2022.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Velix Wanggai menjadi Staf Khusus Presiden pada 20 November 2009.

Tugasnya adalah membantu memberi masukan pada presiden tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan otonomi daerah di Indonesia.

Mulanya, Velix berkarier sebagai Staf Perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Adapun Velix menghabiskan masa kecil sampai tamat sekolah menengah atas di Jayapura.

Velix juga aktif menulis buku. Total ada lima buku yang ditulisnya.

Yakni, Indonesia untuk semua, pembangunan untuk semua, mengelola sebuah perubahan, Papua jejak langkah penuh makna dan new deal for Papua.

Pendidikan:

Setamat dari SMA Negeri 2 Jayapura pada tahun 1991, Velix ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada sampai mendapatkan gelar sarjana (S1) di bidang Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 1996.