Keamanan Informasi di Papua Pegunungan Tanggung Jawab Semua OPD, Bukan Hanya Kominfo

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pembangunan, Suban, menegaskan bahwa keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (7/11/2025), di Wamena.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam arahannya, Suban mengatakan bahwa keamanan informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja di setiap unit pemerintahan. 

Setiap pimpinan dan pegawai, katanya, perlu memiliki kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral dalam menjaga data serta dokumen penting milik pemerintah daerah.

Baca juga: Papua Pegunungan Merancang Harapan Untuk Anak Terlantar 8 Kabupaten

“Data pemerintah adalah aset daerah yang sangat berharga. Harus dijaga, dilindungi, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Karena jika data bocor atau disalahgunakan, dampaknya akan besar bagi pelayanan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suban menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya kerja yang sadar risiko di lingkungan birokrasi.

Setiap OPD diharapkan memahami apa saja aset informasi yang mereka miliki, potensi ancaman yang mungkin muncul, serta langkah mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap sistem pemerintahan digital.

Selain memberikan pemahaman tentang kebijakan keamanan informasi, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah dalam membangun jejaring komunikasi sandi yang aman dan terintegrasi di tingkat daerah. 

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kerahasiaan dan keandalan data pemerintahan di era digitalisasi layanan publik.

Baca juga: MRP Papua Pegunungan Minta Gubernur dan Wagub Benahi Disharmoni

Suban menutup sambutannya dengan berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan aktif berdiskusi dengan para narasumber dari BSSN. 

Ia berharap, hasil kegiatan ini dapat menjadi langkah nyata menuju pemerintahan yang tangguh, efisien, dan dipercaya masyarakat melalui tata kelola keamanan informasi yang lebih baik. (*)