ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua Pegunungan

Kominfo Papua Pegunungan Berupaya Wujudkan ASN Handal Tangkal Siber

Sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman serta

Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda
KEBOCORAN INFORMASI – Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan, Bidang Pembangunan, Suban saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah di Wamena, Jumat (07/11/2025). Sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah mencegah kebocoran informasi lewat sistem teknologi yang diterapkan di birokrasi. 
Ringkasan Berita:Kominfo Papua Pegunungan gelar Sosialisasi Tata Kelola Keamanan Informasi (7/11/2025) di Wamena, dihadiri OPD dan narasumber BSSN.
 
Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman aparatur terhadap risiko kebocoran data dan serangan siber di era digitalisasi. Peserta diperkenalkan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Sosialisasi ini diharapkan mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terpercaya

 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Provinsi Papua Pegunungan menggelar Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah pada, Jumat, (07/11/2025).

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Suban, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca juga: Papua Pegunungan Merancang Harapan Untuk Anak Terlantar 8 Kabupaten

Sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran aparatur terhadap pentingnya keamanan informasi.

Dalam sambutannya, Suban menyampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap cara kerja pemerintahan. Saat ini, hampir seluruh urusan pemerintahan telah dijalankan secara elektronik mulai dari administrasi, pelayanan publik, hingga komunikasi antarinstansi.

Namun demikian, kemudahan digitalisasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Satuan Brimob Polda Papua Gelar Donor Darah, Diikuti 150 Peserta

Suban menilai ancaman tersebut perlu diantisipasi dengan kebijakan keamanan informasi yang terukur dan menyeluruh di setiap perangkat daerah.

“Di balik kemudahan digital, kita menghadapi risiko baru terhadap keamanan informasi. Ancaman kebocoran data, serangan siber dan penyalahgunaan akses kini menjadi isu serius yang harus kita antisipasi bersama,” tegas Suban.

Melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Bimbingan Teknis Analisis Risiko Keamanan Informasi Berdasarkan Aset. 

Baca juga: Bupati Biak Apresiasi Kemajuan Pesat Koperasi Samber Binyeri

Menurut Suban, sistem ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, transparan dan terpercaya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintahan Papua Pegunungan semakin tangguh menghadapi tantangan era digital.(*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved