Fakta Kongres Pemerintahan Sementara, Werpi Wetipo: Ada Pihak Gunakan Politik Pecah Belah KNPB-ULMWP

Laporan: Tribun-papua.com/Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Menyikapi KTT United Liberation Movmant For West (ULMWP) dan “Kongres” Pemerintahan Sementara, Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP KNPB) mengambil sikap tegas dan mengklaim bahwa kongres tersebut tidak sesuai konstitusi ULMWP.

Ketua 1 KNPB, Warpo Wetipo mengatakan, secara organisasi pihaknya tidak memiliki keputusan untuk mendukung dan atau melahirkan Pemerintahan Sementara.

Dan, sebagai organisasi pergerakan sipil yang membawahi 32 Wilayah dan 2 Konsulat usai menyimak dinamika perpecahan ULMWP, sambung Warpo Wetipo, KNPB perlu mengambil sikap soal pencatutan nama KNPB pada hasil  Kongres Pemerintahan Sementara yang diumumkan pada 24 November 2023 di halaman rumah Buchtar Tabuni, Kamwolker, Jayapura.

"Itu adalah klaim sepihak. Sehingga segala putusan Kongres Pemerintahan Sementara yang ikut mencatutkan nama organisasi KNPB adalah merupakan klaim sepihak dan tidak memiliki kekuatan hukum dan dampak langsung terhadap sikap dan keputusan KNPB," ujarnya pada saat jumpa Pers, di Expo Waena, Kamis, (07/12/2023).

Baca juga: KNPB: Secara Organisasi Kami Tidak Memiliki Keputusan Mendukung Pemerintahan Sementara

KNPB juga menilai, bahwa Kongres I di Sentani, beberapa waktu lalu adalah kongres yang asal jadi, dan tidak sesuai konstitusi.

"Itu kongres abal-abal yang dibuat oleh hasrat atau ambisi individu dan kelompok yang tidak terpilih dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ULMWP yang dilaksanakan di Port Villa, Vunuatu, September 2023 lalu," jelasnya.

"Ini murni merupakan upaya sabotase atau kudeta terhadap kepemimpinan baru, dimana WPNCL sesuai giliran mandat Konstitusi telah memilih dan memutuskan secara resmi keputusan memilih Manase Tabuni sebagai Presiden Executive ULMWP," sambung Warpo Wetipo.

Tak hanya itu, KNPB juga telah mengumpulkan sejumlah fakta dan data, bahwa Kongres terseebut digunakan sebagai kelanjutan operasi untuk pecah belah  KNPB dan ULMWP, yang dilancarkan oleh kolonial melalui Unit 2.1 Dit Kamneg Baintelkam bersama Tim Opsnal Dit Intelkam Polda Papua.

"Bocoran resmi komunikasi (surat laporan) dan fakta pengawalan Polisi yang ikut menyukseskan Kongres Deklarasi Negara tanpa represi dan penangkapan adalah bukti nyata yang tidak dapat disangkal. Sebelumnya, operasi bersama intelijen ini telah memenjarakan Ketua Umum KNPB, Agus Kossay dan Sekjen KNPB Numbay, Benny Murib atas kerja sama Alen Halitopo, Bazoka Logo, Buchtar Tabuni bersama pihak kepolisian," ujarnya.

Selanjutnya Warpo Etipo menyebut,  bahwa  sabotase ini untuk memperlemah kekuatan persatuan dan perjuangan KNPB.

"Dan kini dialamatkan kepada ULMWP oleh kerja sama baik antara aktor-aktor diatas,"tandas dia.  (*).