KONTROVERSI Rotasi Jabatan di Mimika, Ini Kata Wabub Johannes Rettob: Ada Kepsek Jadi Kadistrik

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob ucapkan rasa kekecewaannya terhadap rotasi jabatan di lingkup Pemda Mimika pada, 5 Desember lalu.

Dirinya menyoroti kebijakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif terutama dalam pelayanan masyarakat.

Baca juga: Dampak Rolling Jabatan di Mimika, Progres Pembagunan di Distrik Alama Jalan di Tempat

"Rotasi itu sangat disayangkan karena ini menimbulkan kegaduhan di masyatakat dan menilai bahwa, kami tidak bisa menunjukkan niat pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Johannes Rettob kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (9/12/2023).

Johannes mengatakan, konteks persiapan akhir tahun dan menghadapi pemilihan umum, perombakan jabatan terkesan tidak terarah disusul acak-acakan.

Camat dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang guru yang menduduki posisi kepala distrik.

"Tinggal dua bulan lagi pemilihan umum, tapi digantikan semua kepala distrik. Sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, menggantikan orang yang tamat dari STPDN.

"Itu kan tidak betul, bukan apa-apa tapi silahkan saja kalau tidak ada orang lain lebih berpotensi," ujarnya.

Ia mengutarakan, Pemda saat ini tengah melakukan pendataan perekrutan pegawai honorer untuk menjadi PPPK, CPNS, dan lain-lain.

Baca juga: Rolling Jabatan ASN Pemda Mimika, Manase Omaleng: Saya Salah Apa?

Keputusan untuk mengganti seluruh kepengurusan pegawai di badan kepegawaian menuai kecaman, karena dianggap merugikan pegawai dan menghambat proses administrasi, terutama dalam sistem keuangan.

Johannes juga mengkritisi pelanggaran aturan terjadi seperti CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV.

Padahal sesuai aturan pejabat harus menduduki jabatan pada posisi itu tiga di dalam jabatan, 2 tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon.

"Tapi sekarang ini aneh, ada CPNS diangkat langsung jadi eselon IV dan ini yang terjadi hanya di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Johannes mengaku sedih dengan kejadian tersebut, di mana para ASN khususnya suku asli Mimika Amungme dan Kamoro banyak tidak memiliki jabatan.

Baca juga: MENCENGANGKAN! SK Rolling Jabatan Pejabat ASN Pemkab Mimika Dibuat oleh Oknum Tertentu

"Saya ingin menegaskan, saya akan berada di sisi pegawai ASN, terutama suku Amungme Kamoro, mungkin merasa dizolimi atau merasa tidak adil akibat akibat rotasi jabatan."

"Saya menyadari bahwa, kebijakan ini bisa memberikan dampak besar, terutama bagi pejabat  berkontribusi dan berdedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pernyataan Johannes Rettob mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat kontroversial.

"Saya ingatkan agar tidak mencoba menerima tunjangan secara tidak benar di tengah ketidakpastian ini," tegasnya.

Ia menyebut rotasi akhir tahun selalu menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan mendapat perhatian serius.

"Kepada seluruh ASN yang dilakukan pelantikan kemarin, saya menghimbau untuk tidak menerima tunjangan karena akan bermasalah dan merugikan diri sendiri nantinya," katanya.

Masih menurut Johannes, dirinya pernah mendapat penghargaan di mana sementara menuju penataan birokrasi pemerintahan dan waktu ada ASN demo mendukung dirinya itu hal wajar.

"Rotasi itu muncul kontroversial dan memberikan gambaran penuh warna terkait keadaan politik dan administratif di Kabupaten Mimika karena ini dampaknya terhadap masyarakat luas," tandas Johannes. (*)