Presdir PT Freeport Indonesia, Tony Wenas: Kami Adalah Bagian dari Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat disekitaran area tambang, PT Freeport Indonesia (PTFI) terus melakukan terobosan baru.

"Sejak awal komitmen PTFI terhadap masyarakat sangat besar karena kami adalah bagian dari Papua karena telah berada di sini selama 57 tahun lamanya," kata Presiden Direktur (Presdir) PTFI, Tony Wenas kepada Tribun-Papua.com.

Hal tersebut diungkapkan Tony Wenas saat mendapat kunjungan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tarsif bersama rombongan, Minggu (10/12/2023) di Tembagapura.

Baca juga: Freeport Indonesia Raih Penghargaan Good Mining Practice pada ASEAN Mineral Awards 2023 

Tony mengungkapkan, tentu saja PTFI tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat Papua.

Lanjutnya, perekrutan karyawan PTFI orang asli Papua telah berjalan selama ini mencapai 40 persen lebih.

"Satu anggota direksi asal Papua, sembilan orang Vice Presiden asli Papua, 150 lebih lev manajer asli Papua," kata Tony.

Menurut Tony, program Corporate Social Responsbility (CSR) begitu masif sekitar Rp 1,5 triliun pertahun digelontorkan di program kesehatan, pendidikan, ekonomi berbasis desa, infrastruktur dan lainnya.

"Program ini akan berlangsung terus sampai tambang PTFI berakhir nantinya didukung dengan program baru yang bakal dikembangkan untuk kepentingan masyarakat."

"Kami yakin dan percaya bahwa, tidak ada perusahan berhasil ditengah masyatakat dan lingkungan yang gagal," tuturnya.

Baca juga: 32 Anak Papua Program Apprentice di IPN PT Freeport Indonesia Jalani Penamatan

Tony mengungkapkan rencana kerja PTFI tahun depan sama seperti saat ini dengan produksi lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

"Rencana kita 1,7 miliar poundsterling tembaga dan 1,9 juta ons emas tahun 2024 mendatang." 

"Kalau untuk Indonesia kita rencanakan tahun ini sekitar 4,7 miliar dolar AS dalam bentuk pajak dan lainnya, disusul dengan Rp 9 triliun untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah, yaitu Mimika dan beberapa kabupaten lain," pungkasnya. (*)