Info Papua Tengah
Sengketa di Nabire Berakhir Damai, Ribka Haluk: Kado Natal yang Indah bagi Masyarakat Papua Tengah
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menyebut kesepakatan damai oleh ketiga pihak bertikai menjadi kado Natal.
Penulis: Alsael Bobii | Editor: Paul Manahara Tambunan
TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Sengketa batas tanah yang memakan korban jiwa di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, berakhir dengan damai.
Tiga suku besar yang terlibat konflik, yakni Suku Mee, Suku Dani, dan Suku Wate sepakat damai dan menyatakan sikap saling hidup rukun kembali.
Peristiwa berdarah itu terjadi pada 5 Juni 2023.
Perdamaian atas insiden tersebut pun berlangsung haru biru, dan digelar di aula Mapolres Nabire, Kamis (14/12/2023).
Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut bahagia atas perdamaian itu, juga aparat keamanan.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menyebut kesepakatan damai oleh ketiga pihak bertikai menjadi kado Natal sekaligus contoh yang baik bagi masyarakat Papua Tengah.
Baca juga: Konflik Batas Tanah di Topo Nabire Selesai, 3 Suku Besar di Papua Tengah Sepakat Damai
Ribka sendiri turun langsung memimpin proses perdamaian yang dihadiri masing masing kepala suku.
“Puji Tuhan konflik di Topo selesai. Ketiganya sudah saling menerima berdamai dan akan hidup rukun. Kita tentu Bahagia, apalagi ini sudah memasuki Natal dan saya pikir perdamaian ini menjadi kado natal yang indah bagi masyarakat,” ujarnya.
Ribka Haluk berharap masyarakat Suku Mee, Dani dan Wate akan melakukan acara perdamaian di dalam suku masing-masing.

Ia berharap apa yang terjadi di Topo menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat di Papua Tengah.
“Saya harapan konflik berkepanjangan seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau ada masalah saya harap segera diatasi dengan baik, kita pemerintah ada di sini," kata Ribka.
Pesan yang sama juga disampaikan kepada masyarakat yang tersebar pada 8 kabupaten di Papua Tengah.
Bukan hanya persoalan laham, tetapi juga dalam keluarga.
“Pada kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan semua pihak yang dengan sabar menghadapi masyarakat, hingga akhirnya perdamaian terjadi,” ucapnya.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, mengatakan dengan adanya perdamaian ini, maka tanggap darurat konflik Topo ditutup.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.