Sejarah Peradaban Papua dari Masa ke Masa: Masuknya Misionaris hingga ke Penguasa Berikutnya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pulau Mansinam di Manokwari jadi saksi mula peradaban masyarakat di Tanah Papua.

Dua misionaris asal Jerman bernama Carl W Ottow dan Johan G Geissler masuk pertama kali ke wilayah ini pada 5 Februari 1855.

Mereka mewartakan injil Kristen, sekaligus membawa peradaban baru di tengah masyarakat asli Papua yag bermukim di wilayah itu.

Barat menganggap orang Papua kala itu masih sangat terbelakang, sehingga dianggap perlu dicerahkan.

Ahli biologi, Alfred Russel Wallace, yang namanya kerap disejajarkan dengan penemu teori evolusi, Charles Darwin, sempat bertemu Ottow dan Geisler.

Baca juga: Kisah Perjalanan Ottow dan Geisler, Kabarkan Injil dari Eropa ke Tanah Papua

Wallace barangkali adalah ilmuwan pertama yang melakukan ekspedisi ilmiah di Tanah Papua setelah melakukan penelitian ke beberapa wilayah Indonesia sejak 1854.

Ia mencatat kedatanganya pertama kali di Mansinam, Teluk Doreri pada 10 April 1858.

Wallace mengagumi keberanian dan ketabahan kedua misionaris Jerman tesebut.

Namun, meragukan keberhasilan tugas mereka termasuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa penduduk asli Papua.

Kesaksian Wallace dtituliskannya dalam buku "The Malay Archipelago', paperback edition, 2000, halaman 377.

Sebaliknya, keraguan Wallace itu terbantahkan.

Ottow dan Geisler tidak saja berhasil menyebarkan agama Kristen, tapi juga meletakkan dasar-dasar awal bagi kemajuan masyarakat Papua melalui pendirian sekolah umum, latihan keterampilan, pemahaman kesehatan, serta ekonomi rumah tangga.

Nama kedua misionaris ini pun abadi, dan dikenang masyarakat Papua setiap 5 Februari.

"Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini, tanah yang diberkati Tuhan," ucapnya saat pertama kali tiba di Mansinam, dikutip dari buku Ekspedisi Tanah Papua, laporan jurnalistik Kompas.

Penguasaan Papua dari masa ke masa

Era Prakemerdekaan

• 17 Maret 1824

Perjanjian London: Belanda dan Inggris membagi wilayah Hindia. Belanda memperoleh Sumatera, Jawa, Maluku dan Netherlands New Guinea (New Guinea sebelah barat).

• 1942-1944

Sebagian besar wilayah utara Netherlands New Guinea diduduki pasukan Jepang.

Era Presiden Soekarno

23 Agustus 1945

Enam hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Soekarno mendeklarasikan kesatuan Indonesia 'Dari Sabang sampai Merauke'.

15 November 1946

Dalam Persetujuan Linggarjati, Netherlands New Guinea tidak termasuk dalam wilayah Indonesia.

Baca juga: Sejarah Suku Asmat di Papua Selatan yang Dikenal sebagai Pengukir Handal

16 Agustus 1956

Pihak Indonesia membentuk pemerintahan provinsi otonom Irian Barat yang berkedudukan di Tidore.

1 Desember 1961

Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat.

15 Agustus 1962

Persetujuan New York (New York Agreement), Belanda menyerahkan kekuasaan atas Papua Barat kepada Indonesia.

1 Oktober 1962

Badan PBB, The United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih pemerintahan dari Belanda.

1 Mei 1963

Penyerahan pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Pembagian wilayah enam keresidenan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dipertahankan.

Era Presiden Soeharto

10 September 1969

Presiden Soeharto meresmikan sembilan kabupaten di Provinsi Irian Barat dan meresmikan provinsi tersebut menjadi provinsi ke-17 Indonesia.

1 Maret 1973

Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Era Presiden BJ Habibie

4 Oktober 1999

UU No 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat. Seminggu kemudian, dengan Dekrit No 327/1999 Presiden Mengangkat Gubernur Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. 

Dua keputusan ini ditolak DPRD Irian Jaya. UU No 45/1999 lalu ditunda, dan Dekrit No 327/1999 dibatalkan.

Era Presiden Abdurrahman Wahid

1 Januari 2000

Di Jayapura, Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan pergantian nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsdi Papua.

29 Mei-3 Juni 2000

Kongres Rakyat Papua menolak penyatuan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Era Presiden Megawati Soekarnoputri

21 November 2001

UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

27 Januari 2003

Inpres No 1/2003 tentang percepatan pelaksanaan UU No 45/1999 yang sempat tertunda.

Era Presiden Susilo bambang Yudhoyono

23 Desember 2004

Majelis Rakyat Papua (MRP) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

18 April 2007

Perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat. (*)