UPDATE: Verval Data Honorer Pemkot Jayapura Terus Dilakukan, Ini Penjelasan Frans Pekey

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Proses verivikasi dan validasi (verval)  ulang data honorer Pemerintah Kota Jayapura terus dilakukan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan pihaknya ,masih menunggu penyelesaian verval dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura.

"Tahapan verivikasi dan validasi ulang, jadi kita masih menunggu penyelesaian dari BKPP setelah data-data dari semua OPD yang telah disampaikan," kata Frans Pekey kepada awak media, Rabu (17/1/2024).

Terkait data menurut Frans Pekey,  ada beberapa sumber yang disandingkan.

"Data yang baru kemudiam data yang lama dan juga yang keputusan menpan itu sendiri," ujarnya.

Baca juga: TK Waniambey dan SMA Negeri 7 Jayapura Dilaunching, Ini Pesan Penting Frans Pekey

Menurutnya lagi, data tersebut akan disandingkan oleh Badan Kepegawaian.

"Proses itu yang sedang kita tunggu dan mudah-mudahan bisa diselesaikan untuk kemudian langkah-langkah berikut untuk proses selanjutnya," ungkapnya.

Lanjut Frans Pekey, Pemkot Jayapura juga akan melaporkan atau berkonsultasi dengan Kemenpan RB dari data yang sudah ada.

Disinggung soal Surat Keputusan (SK) yang sudah keluar, kata dia,  Wali Kota tidak punya kewenangan untuk membatalkan.

"Itu kewenangan menteri, dalam SK menteri itu sudah ada proses sebelumnya melalui verivikasi validasi yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait," katanya.

Bahkan, hal itu sudah dilakukan oleh OPD itu sendiri sejak awal 2021-2022.

"Sehingga itu tidak dibatalkan tetapi karena didalam itu banyak sekali honorer kita yang benar-benar bekerja yang lulus."

"Itu juga harus kita hargai dan hormati, atas jasa mereka dan keberadaan mereka," sambung dia. 

Baca juga: Hanya Selang Jam, Frans Pekey Terkejut Kebakaran Beruntun Terjadi di Pasar Youtefa Abepura

Dijelaskan Frans Pekey bahwa yang dikoreksi itu ketika ada yang sudah lulus tapi bermasalah.

"Dalam arti tidak pernah bekerja atau data yang tidak lengkap tetapi kemudian namanya keluar," ujarnya.

"Walaupun sudah lewat proses verivikasi validasi, berarti bukan verivikator yang salah tapi data input awal yang salah itu yang kita koreksi. Setelah itu, nantinya hasil tersebut bakal dilaporkan ke Kemenpan RB," tutupnya. (*)