Jumat, 24 April 2026

Kota Jayapura

Pemerintah Kota Jayapura Resmi Meluncurkan SP2D Online

Peluncuran ini menjadikan Jayapura sebagai pemerintah kabupaten/kota pertama di Papua yang mengadopsi sistem

Tribun-Papua.com/Taniya Sembiring
KEUANGAN KOTA JAYAPURA - Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru saat memberikan sambutan pada kegiatan peluncuran SP2D Online di Main Hall Kota Jayapura Rabu 27 Agustus 2025. Kota Jayapura merupakan yang pertama dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua yang beralih dari SP2D manual ke online. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua resmi meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui platform digital Studio Online. Ini merupakan langkah besar menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Peluncuran ini menjadikan Jayapura sebagai pemerintah kabupaten/kota pertama di Papua yang mengadopsi sistem SP2D berbasis digital, menyusul Pemerintah Provinsi Papua yang lebih dahulu meluncurkan sistem serupa tiga minggu sebelumnya.

Baca juga: Astra Motor Tanah Hitam Gelar Pameran UMKM Bersama Komunitas Honda BeAT di BPOM

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa sistem ini memangkas birokrasi secara signifikan.

“Dulu arsip SP2D harus diantar manual ke Bank Papua. Sekarang cukup input di aplikasi, langsung terbaca oleh sistem bank dan sistem kami. Ini bukan hanya paperless, tapi juga mempercepat proses pencairan dana secara real-time,” ujarnya kepada Tribun-Papua.com di Jayapura Rabu 27 Agustus 2025. 

Baca juga: Astra Motor Papua Ajak Masyarakat Jayapura Bersih-Bersih Pantai Holtekamp

Sistem SP2D Online terintegrasi langsung dengan aplikasi keuangan daerah (SIPD-RI) dan sistem Bank Papua.

Dengan proses digital ini, kesalahan input data dapat diminimalisir, dan transparansi pengelolaan anggaran semakin terjaga.

“Kalau ada kesalahan data, sistem langsung menolak. Ini mencegah manipulasi dan memperkuat integritas keuangan daerah,” tambah Rustan.

Baca juga: Honda PCX 160 Hadir dengan Bagasi 30 Liter, Makin Praktis untuk Perjalanan Jarak Jauh

Selain efisiensi waktu dan tenaga, sistem ini menghemat biaya operasional, mulai dari transportasi hingga konsumsi yang biasanya dikeluarkan saat pengantaran dokumen fisik.

Kepala BPKD Kota Jayapura, Desy Wanggai, menegaskan bahwa peluncuran ini adalah hasil kerja keras sejak awal tahun.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bank Papua untuk membangun sistem ini. Hari ini, puji Tuhan, kami bisa meluncurkannya,” ujarnya.

Baca juga: Cara Revisi Data pada KIA, Cek Dokumen yang perlu Disiapkan

Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan perangkat teknologi sehingga pihaknya akan melengkapi sarana maupun sumber daya manusianya.

“Jangan sampai sistem bagus, tapi tidak bisa digunakan karena sinyal terganggu,” katanya.

Baca juga: KPAD Jayawijaya Menyerahkan Bahan Makanan Untuk Pemenuhan Nutrisi ODHIV

Jayapura kini digadang-gadang menjadi pilot project nasional untuk digitalisasi keuangan daerah.

“Matahari terbit dari Timur. Maka inovasi pun harus dimulai dari sini,” tutup Desy. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved