Info Jayapura
72 Unit Rumah Layak Huni Bagi Warga Terdampak Gempa Jayapura Dibangun
Program itu diinisiasi oleh Keuskupan Jayapura, dengan membangun 72 unit rumah layak Huni di Koya Timur dan Distrik Muara Tami.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kementerian Sosial RI telah merealisasikan program relokasi warga terdampak gempa bumi di Kota Jayapura pada awal 2023 lalu.
Program itu diinisiasi oleh Keuskupan Jayapura, dengan membangun 72 unit rumah layak Huni di Koya Timur dan Distrik Muara Tami.
Peletakan batu pertama telah dilaksanakan di lokasi pembangunan seluas 3 hektare di tanah milik Keuskupan Jayapura,Senin (4/3/2024) siang.
Usai peletakan, Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You merasa bahagia dengan dibangunnya rumah layak huni bagi warga jemaatnya.
Baca juga: Perpustakaan Daerah Kabupaten Jayapura Punya Bangunan Megah, Sayangnya Minim Fasilitas
"Saya berani ajukan permohonan karena mereka 72 warga yang terdampak gempa itu adalah jemaat saya, ada yang katolik bahkan kristen," kata Uskup Yanuarius Teofilus kepada wartawan.
Uskup menjelaskan,sebelumnya 72 warga ini tinggal di seputaran dok V dipinggiran kali, sehingga waktu gempa merusak seluruh kediaman masyarakat tersebut.
Dengan kondisi itu,lanjut Uskup,para warga tidak bisa tinggal nyaman.
"Sehingga kami dari keuskupan kasih satu rumah sebagai Pos sementara untuk mereka tinggal,lalu minta ke umat paroki Katedral dok V untuk memberikan bantuan bahan makanan," katanya.
Tak hanya itu,pihaknya juga meminta untuk Kementerian Sosial memberikan bantuan.
Inisiatif Uskup Jayapura Bertemu Menteri Sosial RI
Uskup Jayapura menjelaskan,seiring berjalannya waktu dia berpikir bahwa, nanti umatnya mau tinggal dimana lantaran bangunan rumah mereka telah rusak.
"Saya berinisiatif untuk mengajukan permohonan ke Menteri sosial dan Mensos memberikan tanggapan yang bagus."
"Saya langsung ketemu menteri untuk sampaikan permohonan, lalu ibu menteri
katakan bapa Uskup tidak usah bikin proposal, bapa Uskup bicara saja sudah cukup," sambung Uskup Jayapura.
Menurutnya,usai mendengar Menteri Sosial katakan,dirinya pun terharu.
"Ketika itu saya punya air mata jatuh, betapa besar hati seorang ibu yang sungguh merasakan penderitaan warga yang kena bencana itu," katanya.
Lanjut Uskup,menteri katakan bahwa nantinya akan mengirim tim untuk melihat lokasi untuk pembangunan rumah layak huni itu.
"Ibu Menteri pesan bahwa Keuskupan Jayapura yang mengatur segalanya untuk pembangunan perumahan tersebut dan akan berkolaborasi dengan swasta," ujar Uskup.
Lanjut Uskup,dengan hal itulah hari ini boleh terealisasi pembangunan rumah layak huni bagi 72 Kepala Keluarga.
Ditempat yang sama,Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Maluku-Papua John Mampioper menyampaikan,rumah layak huni tersebut dibangun di lahan seluas 2 hektare 600 meter persegi.
"Kurang lebih 3 hektare lahan seluruhnya, dan sudah dilakukan proses pelepasan adat dan bahkan sudah punya sertifikat dan punya hak milik dari Keuskupan Jayapura," katanya.
Menurutnya,diatas tanah itu akan dibangun rumah layak huni atau bantuan sosial dan bentuk perumahan bagi warga korban gempa bumi tahun 2023 tepatnya bagi warga umat katolik khususnya kelurahan Trikora di dok V.
"Kurang lebih akan dibangun 72 unit rumah, tapi diatas sini dibangun juga terintegrasi lahan untuk budidaya pertanian, termasuk ternak babi, ayam dan ikan kemudian budidaya tanaman holtikultural yang bisa digunakan dalam rangka pemenuhuan kebutuhan lokal bagi warga hunian," ujarnya.
Lanjut Jhon,dirinya berharap dengan rumah layak huni kemudian lahan terintegrasi kiranya bisa membantu aktivitas warga.
Baca juga: Penerima Bansos Kemensos RI Naik 15 Persen, ini Penjelasan Dinsos Kota Jayapura
"Tentunya dari Kemensos kami akan dukung dengan program pelatihan tapi juga dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga nanti dengan hunian ini menjadi sebuah pilot project," ungkapnya.
Disinggung soal target pengerjaan,menurutnya, bisa selesai sebelum akhir tahun 2024.
"Kami terget sebelum berakhirnya tahun ini bisa selesai dan diharapkan Presiden bisa resmikan di dampingi Menteri Sosial paling tidak Oktober sudah bisa diresmikan," katanya.
Soal besaran anggaran pembangunan,Jhon mengatakan,hampir 22 Milyar yang telah dikucurkan.
"Semua untuk pembangunan baik dari leancleaner,pembayaran tanah dan hal lainya," tandasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.