Sekda Hana: Pendidikan dan Kesehatan Harus Gratis bagi Orang Asli Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Sekertaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi mengatakan dana otonomi khusus (Otsus) harus membawa perubahan bagi masyarakat orang asli Papua.

Karenanya, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus gratis.

Hal itu disampaikan saat membuka musyawarah rencana pembangunan tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Penganggaran (RAP) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura di salah satu hotel di Sentani, Kamis (21/3/2024).

Pemkab Jayapura melakukan musrembang RAP di otsus jilid dua.

Baca juga: Dana Otsus RSUD Yowari Biayai OAP di Kabupaten Jayapura 

Tahun ini dana otsus di wilayah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 111 miliar naik menjadi Rp 126 miliar.

Karena ada kenaikan itu, maka harus beriringan pada perubahan yang berarti bagi masyarakat.

"Dong (masyarakat) pergi ke rumah sakit tunggu kartu sampai pulang. (Tidak berobat) berita keluarga sudah meninggal. Hanya karena tunggu kartu saja. Karena KPS tidak ada."

"Berarti kita akan menjawab kebutuhan orang Papua. Jangan ada ibu-ibu melahirkan, darah tidak ada, banyak kasus terjadi," jelasnya.

Pemerintah harus melakukan koreksi pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan dana otsus harus baik, jujur, dan tepat sasaran.

Maka rencana perencanaan anggaran dilakukan dengan baik. Hana berharap di RSUD Yowari masyarakat OAP tidak perlu mengantre dan membayar untuk mendapatkan pelayanan.

"RSUD Yowari tidak ada lagi bayar-bayar. Saya tidak mau OAP antre dan bayar. Kamu punya tugas rencanakan dan bayar rumah sakit agar tidak antre dan meninggal," ujarnya

Pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas menyentuh dan menjangkau masyarakat hingga pelosok-pelosok.

Baca juga: Pertama di Papua, Sekda Hana Hikoyabi Buka Musrembang Otsus Tahun 2025

Sama halnya dengan biaya pendidikan, kata dia, biaya pendidikan yang dibayar ke sekolah dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Uang buku pendidikan, biaya pendidikan pungutan seperti ini bisa diminimalisir dan menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jayapura," katanya.

Untuk menjawab seluruh kebutuhan itu dana otsus akan didongkrak lagi agar pelayanan di 139 kampung 19 distrik 5 kelurahan bisa terlayani. (*)