Dana Otsus RSUD Yowari Biayai OAP di Kabupaten Jayapura 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Alokasi dana otonomi khusus (Otsus) RSUD Yowari sebesar Rp 2,5 miliar akan membiayai Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari Kabupaten Jayapura.

Direktur RSUD Yowari, Petronella Risamasu mengatakan program itu baru dilaksanakan di tahun 2024 setelah sebelumnya dana otsus hanya membiayai obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), dan alat kesehatan.

"Ada yang baru dari anggaran Otsus yang kami terima RSUD Yowari sebelumnya ada Obta, BHP, dan Alkes juga ada tambahan untuk pembiayaan bagi orang asli Papua dari Kabupaten Jayapura yang ditunjukkan lewat nomor induk keluarga (NIK)," ujarnya di Sentani, Selasa (19/3/2024).

Adapun pembiayaan yang ditanggulangi dari dana otsus diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Baca juga: VIRAL Sampah Medis RSUD Yowari Dibuang ke TPS Doyo Baru Jayapura, Petronela Risamasu Bilang Begini

Termasuk biaya di luar tanggungan BPJS Kesehatan seperti cacat olahraga, kecelakaan, dan tindak kekerasan.

Petronela menjelakan pagu otsus senilai Rp 2,5 miliar itu dapat memfasilitasi sekira 1.000 pasien dengan rata-rata layanan sebesar Rp 500 ribu per pasien .

"Kami patok rata-rata perorang Rp 500 ribu ada yang bisa lebih kecil dan besar tergantung jenis pembiayaan diperlukan sesuai indikasi medis, setiap berobat ke rumah sakit. Yang menjadi tupoksi yaitu selama pasien berada di rumah sakit mulai dari dokter spesialis, dokter umum, farmasi, harus dikerjakan di rumah sakit," jelasnya.

Layanan kesehatan itu merupakan perhatian pemerintah daerah dianggap menggantikan Kartu Papua Sehat (KPS).

Baca juga: Sampah Medis RSUD Yowari Jayapura Dibuang ke TPS Doyo Baru

Warga asli Papua dari Kabupaten Jayapura hanya perlu melengkapi administrasi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Meski demikian, RSUD Yowari masih menunggu peraturan bupati untuk menjadi acuan pembiayaan.

"Semua yang ditangani dirumah sakit sedang kami susun bersama draft aturannya. Tetapi suda berjalan dengan syarat KTP dan KK, foto, menjadi bukti agar keluarga tidak mampu bisa dicover dari situ." (*)