Buru 61 Persen Saham Freeport, Bahlil Lahadalia: Harus Dapat Manfaat Lebih Banyak

TRIBUN-PAPUA.COM - Proses negosiasi kepemilikan saham dengan PT Freeport Indonesia berjalan cukup alot.

Langkah negosiasi ini diungkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menargetkan RI mendapatkan 61 persen saham PT Freeport Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi yang alot tersebut biasa terjadi.

Menurutnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar negosiasi dapat membawa manfaat bagi rakyat.

"Negosiasi kan biasalah, kalau dalam negosiasi kan bapak presiden kan memerintahkan kita harus (dapat) manfaat untuk pemerintah dan rakyat lebih banyak," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Baca juga: CEO Freeport Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas

"Jadi ya kita harus bernegosiasi dan insyaAllah apa yang ditargetkan presiden bisa kita lakukan," sambungnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, dirinya ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan CEO Freeport CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan perwakilan PT Freeport Indonesia.

Ia mengatakan, smelter baru PT Freeport yang berada di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur akan mulai beroperasi pada Juni 2024.

"Kemarin saya dampingi Presiden Jokowi, (CEO) Freeport McMoran dan Freeport Indonesia ketemu bapak presiden melaporkan tentang persiapan smelter di Gresik yang sudah hampir selesai dan bulan Mei,Juni sudah berproduksi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yakin Indonesia mampu mendapatkan 61 persen saham PT Freeport Indonesia.

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan peraturan sebagai dasar kepemilikan saham antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat untuk PT Freeport.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Saat ditanya soal apakah negosiasi yang dimaksud saat ini berjalan alot, Kepala Negara membenarkan.

Selain berjalan alot, negosiasi juga sudah lama dilaksanakan.