ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Nabire

Pengusaha Bengkel OAP Keluhkan Pengurusan Surat Perizinan Usaha di Kabupaten Nabire

Kami banyak anak muda Papua memiliki keinginan untuk membuka usaha, namun modal usaha dan surat perizinan usaha menjadi kendala utama.

Penulis: Yulianus Degei | Editor: Lidya Salmah
Tribun-Papua.com/ Yulianus
Yulianus Doo, Pemilik Bengkel Papua Pradise, di Jalan RE Martadinatha, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Degei

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE- Yulianus Doo, selaku pengusaha bengkel motor Orang Asli Papua (OAP) mengeluh soal susahnya mengurus surat perizinan usaha di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

“Kami banyak anak muda Papua memiliki keinginan untuk membuka usaha, namun modal usaha dan surat perizinan usaha menjadi kendala utama," katanya kepada Tribun-Papua.com, di bengkelnya yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata,  Nabire, Sabtu (20/4/2024).

“Terutama, surat perjanjian usaha sangat  sasah untuk urus. Ketika saya pergi urus surat perizinan di kantor Koperasi, saya disuruh bayar Rp 6 juta. Namun, modal untuk melengkapi alat-alat di bengkel saja tidak ada, bagaimana saya membayar sebanyak itu," keluhnya. 

Baca juga: UKW Digelar di Nabire Papua Tengah, Pj Gubernur Ribka Haluk Beri Pesan Menyentuh kepada Wartawan

Yulianus mengaku, ia membuka bengkel ini sejak 2018 lalu.

Bengkel tersebut diberi nama Bengkel Papua Pradise.

Tiga tahun berjalan (2028-2021), Yulianus mempercayakan bengkelnya dikelola oleh montir yang berasal dari Jawa dengan sistem gaji bulanan. 

Selama tiga tahun itu, Yulianus banyak belajar dari montir yang ia pekerjakan mulai dari memperbaiki motor. 

Setelah ia menguasai cara memperbaiki motor, Yulianus  kini mengelola bengkelnya dengan ilmu yang ia peroleh selama tiga tahun. 

Pendapatan setiap hari dari usaha bengkelnya mencapai Rp.500 ribu hingga Rp 1 juta.

“Jika saya membuka bengkel sepanjang hari, saya biasa dapat lima ratus ribu sampai satu juta rupiah. Kalau saya bukan bengkel hanya setengah hari, maka saya biasa dapat lima ratus ribu saja,"akunya.

Lebih jelas, Yulianus mengaku kecewa dengan pemerintah daerah terkait proposal modal usaha yang dijawab tidak sesuai dengan harapannya.

Dia berharap agar kedepannya pemerintah mempermudah mekanisme kepengurusan surat izin usaha bagi OAP.

“Ketika saya mengajukan proposal modal usaha, pemerintah kasih lima juta saja. Mereka bilang kamu tidak memiliki surat izin usaha. Saya sangat kecewa, mana mungkin saya bayar 6 juta untuk surat izin, alat dibengkel saja belum lengkap.” 

“Pemerintah berteriak untuk OAP buka usaha, sementara untuk urus izin usaha saja disuruh bayar, apalagi masalah modal usaha. Saya berharap, kedepannya pemerintah dapat mempermudah mekanisme kepengurusan surat izin usaha,” tandas Yulianus.

Baca juga: VIRAL Video Seorang Guru Hanyut Kali Dipa Nabire

Sumber: Tribun Papua
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved